medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana meminta Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menghentikan pencitraan. Menurutnya, Ahok harus memikirkan pembangunan Ibu Kota.
"Saya tidak mau lagi Ahok membuat pencitraan. Yuk bareng-bareng, pertama menegakkan hukum, kedua mempercepat pembangunan, dan ketiga berhenti dong pencitraan," kata dia kepada Metrotvnews.com, Senin (16/3/2015).
Pria yang akrab disapa Haji Lulung itu mengatakan, dewan sangat siap kembali membahas RAPBD DKI 2015. Namun, di sisi lain Ahok seperti mengulur-ulur waktu. Lulung mengatakan, Ahok malah sibuk menggelar survei.
"Kami ingin mempercepat (proses RAPBD). Jangan bikin pencitraan terus, sudahlah. Jangan lagi survei, untuk apa? Supaya didukung masyarakat? Enggak begitu caranya, kerja saja yang benar," tegasnya.
Mediasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri buntu. Jumat pekan lalu, dia mengatakan, Kemendagri mengembalikan draft RAPBD yang dikirim Ahok. Perintah Kemendagri agar Ahok menyelesaikan masalah itu dengan dewan.
"Artinya Pak Ahok harus koordinasi dengan kami. Dia buat salah lagi, dia serahkan ke Sekretaris Daerah buat surat kepada kami untuk mengevaluasi penyempurnaan dari RAPBD," kesalnya.
Lulung kesal karena seharusnya yang mengirim surat Ahok, bukan malah menyuruh Sekda Saefullah. Dia mempertanyakan komitmen Ahok mengakhiri kisruh RAPBD DKI 2015
"Sekarang kita mau sungguh-sungguh atau tidak menyelesaikan RAPBD? Berhentilah pencitraan, kita sedang konsentrasi membangun Kota Jakarta," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana meminta Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menghentikan pencitraan. Menurutnya, Ahok harus memikirkan pembangunan Ibu Kota.
"Saya tidak mau lagi Ahok membuat pencitraan. Yuk
bareng-bareng, pertama menegakkan hukum, kedua mempercepat pembangunan, dan ketiga berhenti dong pencitraan," kata dia kepada
Metrotvnews.com, Senin (16/3/2015).
Pria yang akrab disapa Haji Lulung itu mengatakan, dewan sangat siap kembali membahas RAPBD DKI 2015. Namun, di sisi lain Ahok seperti mengulur-ulur waktu. Lulung mengatakan, Ahok malah sibuk menggelar survei.
"Kami ingin mempercepat (proses RAPBD). Jangan bikin pencitraan terus, sudahlah. Jangan lagi survei, untuk apa? Supaya didukung masyarakat? Enggak begitu caranya, kerja saja yang benar," tegasnya.
Mediasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri buntu. Jumat pekan lalu, dia mengatakan, Kemendagri mengembalikan
draft RAPBD yang dikirim Ahok. Perintah Kemendagri agar Ahok menyelesaikan masalah itu dengan dewan.
"Artinya Pak Ahok harus koordinasi dengan kami. Dia buat salah lagi, dia serahkan ke Sekretaris Daerah buat surat kepada kami untuk mengevaluasi penyempurnaan dari RAPBD," kesalnya.
Lulung kesal karena seharusnya yang mengirim surat Ahok, bukan malah menyuruh Sekda Saefullah. Dia mempertanyakan komitmen Ahok mengakhiri kisruh RAPBD DKI 2015
"Sekarang kita mau sungguh-sungguh atau tidak menyelesaikan RAPBD? Berhentilah pencitraan, kita sedang konsentrasi membangun Kota Jakarta," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
