medcom.id, Jakarta: PD Dharma Jaya menyesalkan tindakan Kementerian Dalam Negeri yang belum menyetujui pemberian Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Sebab, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta itu membutuhkan dana itu untuk ketahanan pangan Ibu Kota.
"Sangat disayangkan, karena permintaan PMP Dharma Jaya untuk ketahanan pangan itu sangat kecil," kata Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati, Jumat (8/1/2016).
Menurut Ratna, uang Rp50 miliar yang diminta Dharma Jaya tidak seberapa. Pasalnya, pengupayaan ketahanan pangan yang dilakukan oleh perusahaannya tidak hanya ketersediaan daging sapi, tapi juga ketahanan pangan.
Selama ini, banyak pihak yang menyindir kebijakan impor sapi. Akan tetapi, saat ingin memajukan kualitas sapi lokal, hal tersebut malah dihambat. "Teriak sapi-sapi impor, tapi tidak didukung pas mau mengajukan anggaran untuk pembibitan sapi lokal," keluhnya.
Soal rencana sapi lokal, Ratna mengaku sudah mendapat dukungan dari Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Kini rencana itu bisa mandek karena terhambat pencairan PMP oleh Kemendagri.
Ratna mempersilahkan Kemendagri memantau proses kerja di Dharma Jaya. Apalagi, modal yang dimiliki perusahaan tersebut minim.
"Tahun lalu modal kami hanya Rp2,1 miliar. Tapi saya bisa hidup, tanpa ada bantuan dari mana-mana. Karena saya jalani dengan bisnis yang benar," ujarnya.
Sebelumnya pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, Pemprov DKI mengusulkan PMP untuk PT MRT Jakarta sebesar Rp2,28 triliun, PT Jakpro Rp1,8 triliun, PD PAL Jaya Rp370 miliar, Bank DKI Rp1 triliun, PD Dharma Jaya Rp50 miliar, PT Transjakarta Rp1 Triliun, dan PD Pasar Jaya Rp450 miliar.
medcom.id, Jakarta: PD Dharma Jaya menyesalkan tindakan Kementerian Dalam Negeri yang belum menyetujui pemberian Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Sebab, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta itu membutuhkan dana itu untuk ketahanan pangan Ibu Kota.
"Sangat disayangkan, karena permintaan PMP Dharma Jaya untuk ketahanan pangan itu sangat kecil," kata Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati, Jumat (8/1/2016).
Menurut Ratna, uang Rp50 miliar yang diminta Dharma Jaya tidak seberapa. Pasalnya, pengupayaan ketahanan pangan yang dilakukan oleh perusahaannya tidak hanya ketersediaan daging sapi, tapi juga ketahanan pangan.
Selama ini, banyak pihak yang menyindir kebijakan impor sapi. Akan tetapi, saat ingin memajukan kualitas sapi lokal, hal tersebut malah dihambat. "Teriak sapi-sapi impor, tapi tidak didukung pas mau mengajukan anggaran untuk pembibitan sapi lokal," keluhnya.
Soal rencana sapi lokal, Ratna mengaku sudah mendapat dukungan dari Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Kini rencana itu bisa mandek karena terhambat pencairan PMP oleh Kemendagri.
Ratna mempersilahkan Kemendagri memantau proses kerja di Dharma Jaya. Apalagi, modal yang dimiliki perusahaan tersebut minim.
"Tahun lalu modal kami hanya Rp2,1 miliar. Tapi saya bisa hidup, tanpa ada bantuan dari mana-mana. Karena saya jalani dengan bisnis yang benar," ujarnya.
Sebelumnya pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, Pemprov DKI mengusulkan PMP untuk PT MRT Jakarta sebesar Rp2,28 triliun, PT Jakpro Rp1,8 triliun, PD PAL Jaya Rp370 miliar, Bank DKI Rp1 triliun, PD Dharma Jaya Rp50 miliar, PT Transjakarta Rp1 Triliun, dan PD Pasar Jaya Rp450 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
