medcom.id, Jakarta: Pemerintah Kota Jakarta Utara melayangkan surat peringatan satu (SP1) kepada warga Pasar Ikan Luar Batang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan. SP1 itu dikeluarkan kurang dari satu pekan surat pemberitahuan penggusuran diterima warga.
"Mereka memaklumi dan menyambut baik," kata Wakil Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi di Halaman Parkir, Menara Miring Museum Bahari, Jalan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (30/3/2016).
Surat pemberitahuan yang dilayangkan Pemkot Jakut melalui Kecamatan Penjaringan meminta para pemilik bangunan, pengontrak rumah, pemilik kios segera mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan yang selama ini mereka tempati. Surat tersebut tertanggal 24 Maret 2016.
Hal ini membuat warga kelimpungan. "Saya baru terima surat ini, Senin (28/3/2016) kemarin dari pegawai pemerintahan," kata salah satu pedagang, Aseng, 63, saat ditemui di kiosnya.
Aseng mengaku kaget dengan adanya surat yang ditandatangani langsung Camat Penjaringan Abdul Khalit. Sebab sejak 1988 berjualan di sana, dia sama sekali tidak terdengar isu akan ada pembongkaran yang mencakup kiosnya.
Belum hilang kebingungan ini, Rabu, 30 Maret atau hari ini, Aseng kembali didatangi pegawai pemerintahan dengan membawa surat peringatan satu. Pada intinya, Aseng dan 219 pedagang lainnya diberi waktu 7x24 jam.
"Saya mau dibongkar enggak pusing. Tapi kok cepat amat. Ini masalah waktu sebenarnya," sesal dia.
Begitupun dengan Mardiana dan Fitria. Dua ibu rumah tangga ini kaget bak petir di siang bolong. Tembok rumahnya tiba-tiba diberi tanda silang merah dengan cat semprot oleh sekelompok orang yang mengaku pegawai pemerintahan.
Mereka yang sudah belasan tahun tinggal di sekitar Luar Batang ini harus angkat kaki. Fitria tampak tak bisa menahan deraian air mata yang membasahi pipinya. Kendati, Fitria memiliki semua berkas yang dijadikan pemerintah untuk mendapatkan rumah susun.
Sementara Mardiana, walau dengan wajah tegar, terus mengungkapkan nada minta diberi belas kasihan. Mardiana memiliki KTP DKI Jakarta. Akan tetapi, bangunan yang telah ia tempati 13 tahun ini memang berada di atas kali.
Mardiana menyadari, selama ini, dirinya berteduh di tempat yang salah. Namun, Mardiana terus berharap agar pemerintah dapat memberikannya rumah susun. Sebab, setelah berkonsultasi dengan petugas Posko Tiga Pilar, ia tak berhak mengajukan permohonan rumah susun.
Selain itu, sebagian besar warga pasrah mau di mana mereka akan tinggal. Akan tetapi yang menjadi kendala adalah nasib anak mereka yang kini masih berusia sekolah. Terlebih yang akan mengikuti ujian nasional.
"Kalau saya yang penting, anak saya sekolah bagaimana," ujar wanita paruh baya kepada petugas Posko Tiga Pilar.
Pantauan Metrotvnews.com, sebagian besar warga Luar Batang menerima putusan kendati sangat mendadak ini. Warga tidak ingin berbenturan dengan kebijakan yang diambil pemerintah.
Pemkot Jakut menjanjikan akan memberi rumah susun bagi warga yang memiliki bangunan selain di atas kali, dan ber-KTP DKI. Pemkot juga akan membantu anak usia sekolah pindah ke sekolah negeri yang dekat dengan rusun. Pemerintah juga membantu proses perpindahan dari tempat asal ke tempat yang baru.
"Kalau warga yang ngontrak walaupun punya KTP DKI, saya minta cari kontrakan di tempat lain. Atau pulang ke tempat asal," jelas Wahyu.
Warga Luar Batang ini digusur karena menempati lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, lahan masuk dalam rencana revitalisasi Kawasan Wisata Bahari, Pasar Ikan dan Sunda Kelapa. Dari semua ini, yang terpenting pembangunan sheet piles (dinding turap) agar air tidak melimpah ke daratan.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Kota Jakarta Utara melayangkan surat peringatan satu (SP1) kepada warga Pasar Ikan Luar Batang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan. SP1 itu dikeluarkan kurang dari satu pekan surat pemberitahuan penggusuran diterima warga.
"Mereka memaklumi dan menyambut baik," kata Wakil Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi di Halaman Parkir, Menara Miring Museum Bahari, Jalan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (30/3/2016).
Surat pemberitahuan yang dilayangkan Pemkot Jakut melalui Kecamatan Penjaringan meminta para pemilik bangunan, pengontrak rumah, pemilik kios segera mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan yang selama ini mereka tempati. Surat tersebut tertanggal 24 Maret 2016.
Hal ini membuat warga kelimpungan. "Saya baru terima surat ini, Senin (28/3/2016) kemarin dari pegawai pemerintahan," kata salah satu pedagang, Aseng, 63, saat ditemui di kiosnya.
Aseng mengaku kaget dengan adanya surat yang ditandatangani langsung Camat Penjaringan Abdul Khalit. Sebab sejak 1988 berjualan di sana, dia sama sekali tidak terdengar isu akan ada pembongkaran yang mencakup kiosnya.
Belum hilang kebingungan ini, Rabu, 30 Maret atau hari ini, Aseng kembali didatangi pegawai pemerintahan dengan membawa surat peringatan satu. Pada intinya, Aseng dan 219 pedagang lainnya diberi waktu 7x24 jam.
"Saya mau dibongkar enggak pusing. Tapi kok cepat amat. Ini masalah waktu sebenarnya," sesal dia.
Begitupun dengan Mardiana dan Fitria. Dua ibu rumah tangga ini kaget bak petir di siang bolong. Tembok rumahnya tiba-tiba diberi tanda silang merah dengan cat semprot oleh sekelompok orang yang mengaku pegawai pemerintahan.
Mereka yang sudah belasan tahun tinggal di sekitar Luar Batang ini harus angkat kaki. Fitria tampak tak bisa menahan deraian air mata yang membasahi pipinya. Kendati, Fitria memiliki semua berkas yang dijadikan pemerintah untuk mendapatkan rumah susun.
Sementara Mardiana, walau dengan wajah tegar, terus mengungkapkan nada minta diberi belas kasihan. Mardiana memiliki KTP DKI Jakarta. Akan tetapi, bangunan yang telah ia tempati 13 tahun ini memang berada di atas kali.
Mardiana menyadari, selama ini, dirinya berteduh di tempat yang salah. Namun, Mardiana terus berharap agar pemerintah dapat memberikannya rumah susun. Sebab, setelah berkonsultasi dengan petugas Posko Tiga Pilar, ia tak berhak mengajukan permohonan rumah susun.
Selain itu, sebagian besar warga pasrah mau di mana mereka akan tinggal. Akan tetapi yang menjadi kendala adalah nasib anak mereka yang kini masih berusia sekolah. Terlebih yang akan mengikuti ujian nasional.
"Kalau saya yang penting, anak saya sekolah bagaimana," ujar wanita paruh baya kepada petugas Posko Tiga Pilar.
Pantauan
Metrotvnews.com, sebagian besar warga Luar Batang menerima putusan kendati sangat mendadak ini. Warga tidak ingin berbenturan dengan kebijakan yang diambil pemerintah.
Pemkot Jakut menjanjikan akan memberi rumah susun bagi warga yang memiliki bangunan selain di atas kali, dan ber-KTP DKI. Pemkot juga akan membantu anak usia sekolah pindah ke sekolah negeri yang dekat dengan rusun. Pemerintah juga membantu proses perpindahan dari tempat asal ke tempat yang baru.
"Kalau warga yang ngontrak walaupun punya KTP DKI, saya minta cari kontrakan di tempat lain. Atau pulang ke tempat asal," jelas Wahyu.
Warga Luar Batang ini digusur karena menempati lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, lahan masuk dalam rencana revitalisasi Kawasan Wisata Bahari, Pasar Ikan dan Sunda Kelapa. Dari semua ini, yang terpenting pembangunan sheet piles (dinding turap) agar air tidak melimpah ke daratan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
