30 Pengelola Hiburan Malam Diperiksa
Ilustrasi--Tempat hiburan disegel karena buka saat Ramadan-- Antara/Arif Firmansya
Depok: Sebanyak 30 pengelola tempat hiburan malam (THM) di Kota Depok diperiksa petugas gabungan Satpol PP dan Polres Kota Depok. Mereka diperiksa terkait dugaan pelanggaran terhadap peraturan daerah (perda) serta aturan operasional saat Ramadan 2018.

Pengelola THM yang diperiksa selain pengusaha hotel dan penginapan, juga pengusaha kelab malam, diskotik, panti pijat, bar, karaoke, pup, rumah bilyard, pelayanan kecantikan (spa), sanggar seni budaya tradisional se-Kota Depok.

"Kita panggil untuk dimintai klarifikasi terkait pelanggaran Perda No: 16/2013 dan Peraturan Wali Kota 451/189/Kessos tertanggal 9 Mei 2018 tentang kegiatan Menyambut Bulan Suci Ramadan 1439 Hijriah 2018," kata Kepala Satpol PP Kota Depok Yayan Arinto kepada Media Indonesia di Polres Kota Depok, 29 Mei 2018.


Yayan menyebutkan, ada tujuh pengelola hotel dan penginapan serta 27 pengelola kelab malam, panti pijat, bar, karaoke, pup, rumah biliar, pelayanan kecantikan (spa), sanggar seni budaya tradisional yang dipanggil. Klarifikasi dilakukan di ruang rapat Polres Kota Depok.

Dalam kesempatan itu, Yayan mengancam segera mencabut surat izin usaha perusahaan (SIUP) serta izin operasional mereka. Pihaknya bisa merekomendasikan pencabutan SIUP yang dikeluarkan Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP) Kota Depok. "Kami akan lihat apakah melanggar atau tidak. Apabila melanggar dicabut izinnya," tegas Yayan.

Baca: 9 Tempat Industri Hiburan DKI Langgar Jam Operasional Ramadan

Para pengusaha yang hadir, jelas Yayan, umumnya diwakili pihak manajemen. Mereka menyepakati membuat komitmen yang di antaranya, siap melaksanakan Perda hiburan yang dikeluarkan Dinas DPMP-TSP, menaati jam operasi, menjaga keamanan dan ketertiban serta menaati perizinan. "Kami tekankan pengusaha mentaati aturan yang berlaku dalam menjalankan usahanya," ungkapnya.

Seusai pertemuan, para pengusaha/manajemen umumnya enggan dimintai hasil pertemuan tersebut. Mereka berdalih pertemuannya hanya mempertegas agar mematuhi Perda No 16/2013 dan Peraturan Wali Kota 451/189/Kessos tertanggal 9 Mei 2018. "Kita sepakat menjaga kekhusukan bulan Ramadan, lebih khususnya diakhir-akhir bulan puasa ini. Kami juga minta tempat hiburan ilegal agar ditertibkan," ujar Hendry, salah satu manajer THM.

Permintaan Hendry, menurut Yayan sudah dilakukannya. Sejak pertama puasa 17 Mei 2018 hingga Senin, 28 Mei 2018, pihaknya menciduk sebanyak 11 PSK, menyita ratusan botol minuman keras (miras) yang dijual secara bebas di toko miras, dan lapak jamu. 

"Terakhir Minggu, 27 Mei 2018 kami membongkar delapan lapo tuak dan lapak prostitusi dan panti pijat, " paparnya.

Dalam kesempatan sama, Kepala Polres Kota Depok Komisaris Besar Didik Sugiarto mengatakan pihaknya siap mendukung dan menegakkan ketentuan yang sudah digariskan pemerintah daerah serta menurunkan personel polisi untuk menjalankan kegiatan pengamanan.

"Kami siap mendukung pemerintah untuk menegakankan peraturan itu. Karena itu saya minta kepada pengusaha hiburan malam agar menaati ketentuan yang sudah dibuat pemerintah supaya pelaksanaan ibadah puasa berlangsung khusuk dan nyaman," katanya. (KG/J-3) 




(YDH)