Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Yusuf - MI/Tosiani.
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Yusuf - MI/Tosiani.

Begini Sistem Kerja Tilang Elektronik

Nasional sistem tilang elektronik
Siti Yona Hukmana • 28 September 2018 14:46
Jakarta: Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan memberlakukan sistem penilangan elektronik atau Elektronic Law Enforcement (e-TLE). Kebijakan itu akan diuji coba 1 Oktober 2018 mendatang.
 
Sebelum masuk masa uji coba, masyarakat harus memahami sistem penilangan e-TLE tersebut. Meskipun saat uji coba pelanggar belum dikenakan sanksi.
 
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Yusuf mengatakan, penilangan dengan e-TLE sangat mudah. Pengendara yang melanggar akan terekam oleh kamera close-circuit television (CCTV).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kameranya sendiri yang merekam bukan kita mengendalikan kamera itu. Kemudian dari rekaman itu dicetak oleh back office Traffic Management Centre (TMC) Polda Metro Jaya," kata Yusuf kepada Medcom.id, Jumat, 28 September 2018.
 
Pegendara yang terekam kamera CCTV akan diverifikasi polisi lalu lintas, untuk melihat apakah termasuk kategori melanggar atau tidak. Jika termasuk kategori pelanggaran, maka pihak kepolisian lalu lintas akan mengonfirmasi kepada pengendara tersebut.
 
"Nanti dikeluarkan konfirmasi berdasarkan nomor polisi sesuai dengan alamat pemilik dari STNK," ujar Yusuf.
 
Informasi dilakukan kepada pengendara melalui via sms dan email. Yusuf berharap setiap pengendara wajib memperbaharui datanya, saat membayar pajak kendaraan.
 
"Kalau dalam konfirmasi itu ada respon bahwa benar memang mereka yang melakukan, hari itu juga langsung dikirim tilang. Surat tilangnya dikirim melalui kantor Pos," beber dia.

Yusuf menegaskan, jika pengendara yang terbukti melanggar tidak segera merespon. Aparat kepolisian lalu lintas akan memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) pelanggar.
 
"Kalau pun mereka nanti tidak melakukan pembayaran tilang sampai tujuh hari atau tidak ada respon selama tujuh hari, STNK-nya diblokir. Kemudian nanti pada saat mereka membayar pajak, mau tidak mau harus membayar denda tilang dulu untuk membuka blokir STNK," jelas Yusuf.
 
Lebih lanjut, Yusuf mengaku kamera CCTV yang didatangkan dari Tiongkok baru dua buah yang dipasang. Lokasinya berada di Jalan Sudirman-MH. Thamrin. "Target saya seluruh Jakarta harus terpasang kamera itu," ujar dia.
 
Sementara mengenai aturan pengendara mengikuti sidang tilang belum ditentukan. Yusuf mengaku masih dalam proses di Mahkamah Agung (MA).
 
"Masalah aturan untuk pelanggar, kalau sudah membayar denda tidak perlu disidang lagi masih diproses di MA. Mudah-mudahan secepatnya bisa keluar (aturannya)," pungkas dia.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif