Jakarta: Program rumah tapak di Rorotan, Jakarta Utara akan menjadi program hunian tanpa uang muka (DP) versi swasta. PT Nusa Kirana selaku pengembang rumah murah bakal memberikan subsidi DP untuk calon penghuni.
Government Relation PT Nusa Kirana Dhiki Kurniawan mengatakan, pihaknya sengaja tak mengambil untung banyak lantaran program tersebut bagian dari Coorporate Sosial Responsibility PT Nusa Kirana. Ia menyebutkan program ini sebagai hunian DP Rp0 versi swasta.
"Jelas secara margin (keuntungan) kami kecil banget karena ini bagian dari CSR. Makanya kami luncurkan program ini untuk mendukung DP Rp0 di pemerintah," kata Dhiki saat dihubungi, Jakarta Pusat, Kamis 1 Maret 2018.
Baca: Beda Janji Anies dan Sandi Soal Rumah Tapak DP Rp0
Dhiki menjelaskan, pihak swasta sangat mungkin mengadakan program hunian DP Rp0. Sebab, pihaknya tidak menggunakan skema pembayaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Bisa. Saya lihat beberapa lokasi dan pengembang sudah menggunakan program ini juga," ungkapnya.
PT Nusa Kirana akan menerapkan skema pembayaran yang ditetapkan sejumlah bank. Hingga kini, sudah ada tiga bank yang akan bergabung dalam PT Nusa Kirana, namun ia enggan menyebutkan.
"Tentunya nanti kita ada perjanjian kerja sama dengan para bank. Sudah ada tiga bank yang mampu kita diskusikan, ini juga kita mau atur jadwal dengan perbankan. Skemanya swasta tentunya," terang dia.
Rumah tapak Rp0 akan dibangun di lahan seluas 1,3 hektare. Namun, PT Nusa Kirana akan membangun 7.500 meter dengan 100 unit rumah sebagai proyek percontohan.
Jakarta: Program rumah tapak di Rorotan, Jakarta Utara akan menjadi program hunian tanpa uang muka (DP) versi swasta. PT Nusa Kirana selaku pengembang rumah murah bakal memberikan subsidi DP untuk calon penghuni.
Government Relation PT Nusa Kirana Dhiki Kurniawan mengatakan, pihaknya sengaja tak mengambil untung banyak lantaran program tersebut bagian dari Coorporate Sosial Responsibility PT Nusa Kirana. Ia menyebutkan program ini sebagai hunian DP Rp0 versi swasta.
"Jelas secara margin (keuntungan) kami kecil banget karena ini bagian dari CSR. Makanya kami luncurkan program ini untuk mendukung DP Rp0 di pemerintah," kata Dhiki saat dihubungi, Jakarta Pusat, Kamis 1 Maret 2018.
Baca: Beda Janji Anies dan Sandi Soal Rumah Tapak DP Rp0
Dhiki menjelaskan, pihak swasta sangat mungkin mengadakan program hunian DP Rp0. Sebab, pihaknya tidak menggunakan skema pembayaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Bisa. Saya lihat beberapa lokasi dan pengembang sudah menggunakan program ini juga," ungkapnya.
PT Nusa Kirana akan menerapkan skema pembayaran yang ditetapkan sejumlah bank. Hingga kini, sudah ada tiga bank yang akan bergabung dalam PT Nusa Kirana, namun ia enggan menyebutkan.
"Tentunya nanti kita ada perjanjian kerja sama dengan para bank. Sudah ada tiga bank yang mampu kita diskusikan, ini juga kita mau atur jadwal dengan perbankan. Skemanya swasta tentunya," terang dia.
Rumah tapak Rp0 akan dibangun di lahan seluas 1,3 hektare. Namun, PT Nusa Kirana akan membangun 7.500 meter dengan 100 unit rumah sebagai proyek percontohan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
