medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk warga yang tidak mampu. Meski demikian, ada saja warga yang tergolong mampu tapi mendapatkan KJP.
Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif Djarot Saiful Hidayat tak rela apabila fasilitas KJP juga dinikmati oleh warga mampu. Sebab, KJP merupakan subsidi yang diberikan pemerintah dalam bentuk kartu pendidikan.
"Saya doakan, yang kaya punya motor tiga, punya rumah, mendadak pura-pura) miskin dapat (KJP), saya doakan semoga dia jadi miskin betulan," kata Djarot di Kelurahan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu 8 Maret 2017.
Djarot mengaku banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Karena, pembagian KJP tidak tepat sasaran.
Djarot berjanji akan mengevaluasi pemberian KJP agar tepat sasaran. Di antaranya dengan survei langsung terhadap calon penerima.
"Kalau betul-betul enggak mampu, pasti dapat. Ibu-ibu kalau ketemu, tolong laporin ke kami diam-diam. Supaya ibu enggak dimusuhin," ujar Djarot.
Djarot juga mengimbau agar warga tidak serakah. Bagi yang sudah menerima KJP tidak perlu menerima bantuan serupa dari pemerintah pusat.
"Kalau double, semuanya diambil itu namanya serakah. Dipilih dong. Pilih KJP karena nilainya lebih besar. Bisa dapat Rp650 ribu kan perbulan untuk SMA dan SMK," ujar dia.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk warga yang tidak mampu. Meski demikian, ada saja warga yang tergolong mampu tapi mendapatkan KJP.
Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif Djarot Saiful Hidayat tak rela apabila fasilitas KJP juga dinikmati oleh warga mampu. Sebab, KJP merupakan subsidi yang diberikan pemerintah dalam bentuk kartu pendidikan.
"Saya doakan, yang kaya punya motor tiga, punya rumah, mendadak pura-pura) miskin dapat (KJP), saya doakan semoga dia jadi miskin betulan," kata Djarot di Kelurahan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu 8 Maret 2017.
Djarot mengaku banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Karena, pembagian KJP tidak tepat sasaran.
Djarot berjanji akan mengevaluasi pemberian KJP agar tepat sasaran. Di antaranya dengan survei langsung terhadap calon penerima.
"Kalau betul-betul enggak mampu, pasti dapat. Ibu-ibu kalau ketemu, tolong laporin ke kami diam-diam. Supaya ibu enggak dimusuhin," ujar Djarot.
Djarot juga mengimbau agar warga tidak serakah. Bagi yang sudah menerima KJP tidak perlu menerima bantuan serupa dari pemerintah pusat.
"Kalau double, semuanya diambil itu namanya serakah. Dipilih dong. Pilih KJP karena nilainya lebih besar. Bisa dapat Rp650 ribu kan perbulan untuk SMA dan SMK," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)
