Anies Bersyukur Jokowi Keluarkan Aturan Dana Swakelola

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersyukur Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan soal dana swakelola. Masalah itu tercantum dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. "Alhamdulillah Bapak Presiden mengeluarkan PP baru Nomor 16 Tahun 2018 yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat. Nanti ada ketentuan (pemberian dana)," kata Anies di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat, 15 Februari 2019.   Menurut dia, dengan kebijakan ini, nantinya dana swakelola dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam aturan yang lama, proses pembangunan itu tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat.   "Ini biasa disebut sebagai partisipatoris development. Pembangunan partisipatif di mana masyarakat ikut dalam kegiatan pembangunan," jelas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.   Dengan kondisi ini, lanjut Anies, negara ikut membantu dalam kegiatan gotong royong di masyarakat. Namun, terkait ketentuan pemberian dana, Anies belum mempelajarinya.   Baca: Pelibatan Warga Kampung Kumuh Tak Harus Lewat Duit Dia hanya menegaskan dana swakelola hanya diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi massa (ormas). Organisasi kemasyarakatan versinya meliputi karang taruna, RT, RW, dan lembaga musyawarah kelurahan (LMK).    Sementara itu, organisasi massa seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Betawi Rembug (FPR), hingga Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi). Dia menekankan organisasi massa berbeda dengan organisasi kemasyarakatan.   "Bukan (kasih ke) organisasi massa tapi organisasi kemasyarakatan. Kemasyarakatan tuh apa? RT, RW, dan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK)," pungkas dia.