Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta memperbaiki data penerima vaksin di Ibu Kota. Termasuk memperbaiki pelayanan vaksinasi.
Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, menyebut ada hal yang mengganggu selama program vaksinasi berlangsung. Salah satunya, terdapat beberapa tenaga kesehatan (nakes) yang menerima vaksinasi tidak sesuai dengan data awal saat pencatatan atau pendaftaran.
Hal ini membuat target tidak tercapai dan sulit membuat kesimpulan data akurat cakupan vaksinasi nakes. Data akurat juga sulit didapat karena nakes menyusui, hamil, dan komorbid yang tetap melayani pasien harus mendapat jadwal vaksinasi ulang karena tidak terdaftar.
"Kondisi yang sama tampak saat vaksinasi pedagang pasar, sebagai prioritas. Banyak masyarakat umum yang datang padahal bukan prioritas, termasuk pemilik kios yang disewakan (bukan pedagang, tetapi pemilik) yang ikut terdaftar. Kondisi ini akan membuat data cakupan vaksinasi tidak akurat dan tidak sesuai sasaran," kata Gilbert, Rabu, 24 Februari 2020.
Baca: Okupansi Tempat Tidur Isolasi Covid-19 di DKI 66%
Selain itu, pelayanan vaksinasi yang mengganggu adalah menumpuknya penerima vaksin di satu titik, sementara di tempat lain tidak. Dia mengatakan persoalan ini seharusnya sejak awal sudah diperkirakan dan dirancang agar bisa merata.
"Dampak yang terjadi adalah kemungkinan tertular karena membludak di tempat tertentu, dan kurang manusiawi karena lansia ikut dalam program vaksinasi ini," kata dia.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (
Pemprov) DKI Jakarta diminta memperbaiki data penerima vaksin di Ibu Kota. Termasuk memperbaiki pelayanan vaksinasi.
Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, menyebut ada hal yang mengganggu selama program vaksinasi berlangsung. Salah satunya, terdapat beberapa tenaga kesehatan (nakes) yang menerima vaksinasi tidak sesuai dengan data awal saat pencatatan atau pendaftaran.
Hal ini membuat target tidak tercapai dan sulit membuat kesimpulan data akurat cakupan
vaksinasi nakes. Data akurat juga sulit didapat karena nakes menyusui, hamil, dan komorbid yang tetap melayani pasien harus mendapat jadwal vaksinasi ulang karena tidak terdaftar.
"Kondisi yang sama tampak saat vaksinasi pedagang pasar, sebagai prioritas. Banyak masyarakat umum yang datang padahal bukan prioritas, termasuk pemilik kios yang disewakan (bukan pedagang, tetapi pemilik) yang ikut terdaftar. Kondisi ini akan membuat data cakupan vaksinasi tidak akurat dan tidak sesuai sasaran," kata Gilbert, Rabu, 24 Februari 2020.
Baca:
Okupansi Tempat Tidur Isolasi Covid-19 di DKI 66%
Selain itu, pelayanan vaksinasi yang mengganggu adalah menumpuknya penerima vaksin di satu titik, sementara di tempat lain tidak. Dia mengatakan persoalan ini seharusnya sejak awal sudah diperkirakan dan dirancang agar bisa merata.
"Dampak yang terjadi adalah kemungkinan tertular karena membludak di tempat tertentu, dan kurang manusiawi karena lansia ikut dalam program
vaksinasi ini," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
