Jakarta: Penaikan tunjangan anggota DPRD DKI di Rancangan Anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 jadi sorotan. Komisi A DPRD DKI mengeklaim hanya dua tunjangan yang ditambah.
"Yang naik itu hanya tunjangan perumahan dan komunikasi, dan itu sesuai aturan," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono saat dihubungi, Rabu, 2 Desember 2020.
Rincian penaikan untuk tunjangan perumahan dari Rp60 juta menjadi Rp105 juta per orang. Kemudian, tunjangan komunikasi naik dari Rp21 juta menjadi Rp35 juta bagi tiap anggota DPRD DKI.
"Total kenaikan tunjangan Rp59 juta, dipotong pajak PPh, dikali 90 persen, jadinya (penaikan) Rp53 juta," beber Mujiyono.
Baca: DPRD DKI Diminta Mengefisienkan Anggaran Untuk Kesehatan
Menurut dia, tak ada penambahan pada tunjangan lain. Anggaran fokus digunakan untuk kegiatan masyarakat, misalnya sosialisasi peraturan daerah. Politisi Partai Demokrat itu menyebut ada penambahan hingga empat sosialisasi empat perda pada tahun depan. Tahun ini, hanya dua sosialisasi yang dilakukan.
Selain itu, Mujiyono mengatakan ada penambahan kegiatan pengawasan. Misalnya pengawasan pada petinggi wilayah seperti wali kota atau camat, serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta.
Menurut dia, ada tunjangan transportasi dalam pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut yang membuat pagi anggaran menjadi besar.
Namun demikian, Mujiyono mengatakan bahwa angka dalam Rencangan Anggaran RKT 2021 belum final. "Di RKT itu angka simulasi," kata dia.
Jakarta: Penaikan tunjangan anggota DPRD DKI di Rancangan Anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 jadi
sorotan. Komisi A DPRD DKI mengeklaim hanya dua tunjangan yang ditambah.
"Yang naik itu hanya tunjangan perumahan dan komunikasi, dan itu sesuai aturan," ujar Ketua Komisi A
DPRD DKI Mujiyono saat dihubungi, Rabu, 2 Desember 2020.
Rincian penaikan untuk tunjangan perumahan dari Rp60 juta menjadi Rp105 juta per orang. Kemudian, tunjangan komunikasi naik dari Rp21 juta menjadi Rp35 juta bagi tiap anggota DPRD DKI.
"Total kenaikan tunjangan Rp59 juta, dipotong pajak PPh, dikali 90 persen, jadinya (penaikan) Rp53 juta," beber Mujiyono.
Baca: DPRD DKI Diminta Mengefisienkan Anggaran Untuk Kesehatan
Menurut dia, tak ada penambahan pada tunjangan lain.
Anggaran fokus digunakan untuk kegiatan masyarakat, misalnya sosialisasi peraturan daerah. Politisi Partai Demokrat itu menyebut ada penambahan hingga empat sosialisasi empat perda pada tahun depan. Tahun ini, hanya dua sosialisasi yang dilakukan.
Selain itu, Mujiyono mengatakan ada penambahan kegiatan pengawasan. Misalnya pengawasan pada petinggi wilayah seperti wali kota atau camat, serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta.
Menurut dia, ada tunjangan transportasi dalam pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut yang membuat pagi anggaran menjadi besar.
Namun demikian, Mujiyono mengatakan bahwa angka dalam Rencangan Anggaran RKT 2021 belum final. "Di RKT itu angka simulasi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
