Jakarta: Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kerap menggunakan instrumen transportasi dianggap ngawur. Kebijakan Anies itu bahkan disebut penyebab gagalnya masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi menekan penyebaran virus korona (covid-19) di Ibu Kota.
"Hal itu terlihat dari kebijakan pembatasan penumpang, ganjil genap mobil, lalu diikuti kebijakan ganjil genap motor," kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, lewat keterangan tertulis, Kamis, 24 September 2020.
Gilbert mengatakan Anies tak pernah membeberkan hasil evaluasi dampak kebijakan instrumen transportasi dalam menekan angka kasus covid-19. Menurut dia, kebijakan tersebut hanya menurunkan tingkat kemacetan di Ibu Kota.
"Kebijakan dengan instrumen transportasi menghasilkan data kasus harian DKI lebih parah dari kondisi nasional, jelas kebijakan yang diambil tidak tepat dan tidak terukur," ujar dia.
Baca: 14.535 Pasien RSD Wisma Atlet Sembuh
Data kasus tersebut didapat dari grafik perbandingan kasus Jakarta dan nasional di laman website corona.jakarta.go.id. Selain itu, grafik kasus positif Jakarta dinilai memburuk.
"Sudah saatnya dilakukan evaluasi manfaat kebijakan transportasi covid-19 selama ini. Data menunjukkan jelas tidak bermanfaat selama PSBB ketat," kata politikus PDIP itu.
Gilbert mengimbau Pemprov DKI meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan. Serta meningkatkan komunikasi dengan seluruh pihak dan meningkatkan pencarian kontak erat.
Jakarta: Kebijakan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan yang kerap menggunakan instrumen transportasi dianggap ngawur. Kebijakan Anies itu bahkan disebut penyebab gagalnya masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi menekan penyebaran
virus korona (covid-19) di Ibu Kota.
"Hal itu terlihat dari kebijakan pembatasan penumpang, ganjil genap mobil, lalu diikuti kebijakan ganjil genap motor," kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, lewat keterangan tertulis, Kamis, 24 September 2020.
Gilbert mengatakan Anies tak pernah membeberkan hasil evaluasi dampak kebijakan instrumen transportasi dalam menekan angka
kasus covid-19. Menurut dia, kebijakan tersebut hanya menurunkan tingkat kemacetan di Ibu Kota.
"Kebijakan dengan instrumen transportasi menghasilkan data kasus harian DKI lebih parah dari kondisi nasional, jelas kebijakan yang diambil tidak tepat dan tidak terukur," ujar dia.
Baca:
14.535 Pasien RSD Wisma Atlet Sembuh
Data kasus tersebut didapat dari grafik perbandingan kasus Jakarta dan nasional di laman
website corona.jakarta.go.id. Selain itu, grafik kasus positif Jakarta dinilai memburuk.
"Sudah saatnya dilakukan evaluasi manfaat kebijakan transportasi covid-19 selama ini. Data menunjukkan jelas tidak bermanfaat selama PSBB ketat," kata politikus PDIP itu.
Gilbert mengimbau
Pemprov DKI meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan. Serta meningkatkan komunikasi dengan seluruh pihak dan meningkatkan pencarian kontak erat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
