medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut ada mafia iklan yang ingin menguasai jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jakarta. Mafia tersebut sengaja memanfaatkan JPO sebagai lahan bisnis denngan memasang reklame secara bebas.
"Akibatnya, Pemprov DKI Jakarta belum berhasil merevitalisasi JPO," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2016).
Ahok menduga, mafia iklan itu adalah perusahaan public relation (PR) yang sudah lama melakukan kontrak dengan Pemprov DKI Jakarta. "Saya kira PR-PR lama ini yang kami selesaikan. Kita sudah minta audit sekarang," jelasnya.
Sedikitnya 307 JPO yang memiliki papan reklame se-Jakarta segera diaudit. Audit ini dilakukan menyusul ambruknya JPO yang menghubungkan pusat perbelanjaan Robinson dengan Stasiun Pasar Minggu.
Petugas Damkar DKI Jakarta mengevakuasi JPO yang roboh di Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (24/9/2016) -- ANT/Reno Esnir
Dinas Perhubungan DKI diminta mengaudit konstruksi JPO yang khusus ditempeli papan reklame. Selain itu, Pemprov DKI juga akan mengaudit seluruh papan reklame yang menempel di JPO.
(Baca: 307 JPO se-Jakarta Segera Diaudit)
Ahok menjelaskan, sejumlah pihak swasta menawarkan diri untuk merapikan JPO di Jakarta. Namun, Ahok menolak karena ia menduga ada permainan antara pihak swasta dengan perusahaan PR dalam pengelolaan JPO.
"Beberapa swasta ngajuin gimana kalau kita rapiin (JPO), kita pasang iklan. Saya tolak. Saya (lebih memilih) gunakan kontribusi dari pengembang (untuk rapikan JPO)," jelas Ahok.
Pemprov DKI Jakarta, lanjut Ahok, sudah melakukan lelang untuk penghapusan aset menggunakan duit APBD. Namun, lelang gagal karena Ahok menduga ada mark up dalam anggaran tersebut. Ahok pun memutuskan menunda proses lelang.
"Kenapa enggak bisa lelang cepat, karena dulu saya kira ada sedikit mark up," ungkap Ahok.
(Baca: JPO Pasar Minggu Ambruk, Ahok akan Evaluasi Pemasangan Reklame)
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut ada mafia iklan yang ingin menguasai jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jakarta. Mafia tersebut sengaja memanfaatkan JPO sebagai lahan bisnis denngan memasang reklame secara bebas.
"Akibatnya, Pemprov DKI Jakarta belum berhasil merevitalisasi JPO," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2016).
Ahok menduga, mafia iklan itu adalah perusahaan public relation (PR) yang sudah lama melakukan kontrak dengan Pemprov DKI Jakarta. "Saya kira PR-PR lama ini yang kami selesaikan. Kita sudah minta audit sekarang," jelasnya.
Sedikitnya 307 JPO yang memiliki papan reklame se-Jakarta segera diaudit. Audit ini dilakukan menyusul ambruknya JPO yang menghubungkan pusat perbelanjaan Robinson dengan Stasiun Pasar Minggu.
Petugas Damkar DKI Jakarta mengevakuasi JPO yang roboh di Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (24/9/2016) -- ANT/Reno Esnir
Dinas Perhubungan DKI diminta mengaudit konstruksi JPO yang khusus ditempeli papan reklame. Selain itu, Pemprov DKI juga akan mengaudit seluruh papan reklame yang menempel di JPO.
(Baca: 307 JPO se-Jakarta Segera Diaudit)
Ahok menjelaskan, sejumlah pihak swasta menawarkan diri untuk merapikan JPO di Jakarta. Namun, Ahok menolak karena ia menduga ada permainan antara pihak swasta dengan perusahaan PR dalam pengelolaan JPO.
"Beberapa swasta ngajuin gimana kalau kita rapiin (JPO), kita pasang iklan. Saya tolak. Saya (lebih memilih) gunakan kontribusi dari pengembang (untuk rapikan JPO)," jelas Ahok.
Pemprov DKI Jakarta, lanjut Ahok, sudah melakukan lelang untuk penghapusan aset menggunakan duit APBD. Namun, lelang gagal karena Ahok menduga ada mark up dalam anggaran tersebut. Ahok pun memutuskan menunda proses lelang.
"Kenapa enggak bisa lelang cepat, karena dulu saya kira ada sedikit mark up," ungkap Ahok.
(Baca: JPO Pasar Minggu Ambruk, Ahok akan Evaluasi Pemasangan Reklame) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
