medcom.id, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis monitor evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) se-Indonesia. Penyerapan APBD 2016 DKI Jakarta di triwulan I/2016 disebut masih nol persen.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai ada kesalahan teknis. Ahok terlihat heran dengan penilaian itu. Sebab, mustahil Pemerintahan berjalan tanpa anggaran.
"Kamu lihat saja penyerapan kita harusnya paling cepat. Kita kan sudah melakukan lelang. Saya kira ada kesalahan teknis saja. Enggak mungkin nol dong. Kita pakai (anggaran) terus kok," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2016).
Selain DKI, data Kemendagri itu menunjukkan Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Papua, Papua Barat, NTT dan Maluku Utara juga belum menyentuh anggaran sama sekali.
Mantan Bupati Belitumg Timur ini optimistis dengan penyerapan APBD DKI 2016. Sebab, penggodokan APBD tahun ini sudah menggunakan e-budgetting yang dibahas bersama dengan dewan. "Target kita penyerapan tahun ini 90 persen," kata Ahok.
Berdasarkan data Kemendagri, realisasi belanja APBD provinsi hingga 31 Maret 2016 rata-rata mencapai 8,3 persen. Penyerapan anggaran tertinggi diraih Provinsi Jawa Timur sebesar 17,2 persen, disusul Provinsi Lampung sebesar 15,9 persen, Sulawesi Utara 15,2 persen, Sumatera Selatan 15,1 persen dan Nusa Tenggara Barat (NTB) 14,6 persen.
Dari 34 provinsi di Indonesia, delapan provinsi yang penyerapan anggaran di triwulan I/2016 masih nol persen adalah Provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, Kepulauan Riau, Jambi dan Pemprov DKI.
Sementara itu, realisasi belanja APBD tingkat kabupaten atau kotamadya pada triwulan I/2016 rata-rata sebesar 5,8 persen. Penyerapan tertinggi diraih Kota Pagaralam 21,6 persen, Kabupaten Probolinggo 20,3 persen, Kabupaten Kepulauan Anambas 19,9 persen, Kota Bandung 17,7 persen dan Kabupaten Sumbawa 16,4 persen.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis monitor evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) se-Indonesia. Penyerapan APBD 2016 DKI Jakarta di triwulan I/2016 disebut masih nol persen.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai ada kesalahan teknis. Ahok terlihat heran dengan penilaian itu. Sebab, mustahil Pemerintahan berjalan tanpa anggaran.
"Kamu lihat saja penyerapan kita harusnya paling cepat. Kita kan sudah melakukan lelang. Saya kira ada kesalahan teknis saja. Enggak mungkin nol dong. Kita pakai (anggaran) terus kok," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2016).
Selain DKI, data Kemendagri itu menunjukkan Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Papua, Papua Barat, NTT dan Maluku Utara juga belum menyentuh anggaran sama sekali.
Mantan Bupati Belitumg Timur ini optimistis dengan penyerapan APBD DKI 2016. Sebab, penggodokan APBD tahun ini sudah menggunakan e-budgetting yang dibahas bersama dengan dewan. "Target kita penyerapan tahun ini 90 persen," kata Ahok.
Berdasarkan data Kemendagri, realisasi belanja APBD provinsi hingga 31 Maret 2016 rata-rata mencapai 8,3 persen. Penyerapan anggaran tertinggi diraih Provinsi Jawa Timur sebesar 17,2 persen, disusul Provinsi Lampung sebesar 15,9 persen, Sulawesi Utara 15,2 persen, Sumatera Selatan 15,1 persen dan Nusa Tenggara Barat (NTB) 14,6 persen.
Dari 34 provinsi di Indonesia, delapan provinsi yang penyerapan anggaran di triwulan I/2016 masih nol persen adalah Provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, Kepulauan Riau, Jambi dan Pemprov DKI.
Sementara itu, realisasi belanja APBD tingkat kabupaten atau kotamadya pada triwulan I/2016 rata-rata sebesar 5,8 persen. Penyerapan tertinggi diraih Kota Pagaralam 21,6 persen, Kabupaten Probolinggo 20,3 persen, Kabupaten Kepulauan Anambas 19,9 persen, Kota Bandung 17,7 persen dan Kabupaten Sumbawa 16,4 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
