medcom.id, Jakarta: Dinas Kebersihan DKI Jakarta telah mengoperasikan 22 alat berat. Namun, jumlah tersebut tak mampu melancarkan proses pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.
Pantauan Metrotvnews.com, antrean truk sampah sudah mengular sejauh 300 meter sebelum masuk zona III. Bahkan kemacetan terjadi di kedua arah jalan.
Menurut pengakuan beberapa sopir, kemacetan diakibatkan minimnya alat berat yang beroperasi saat ini. Hingga mereka harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan giliran waktu pembuangan.
"Dari pukul 08.00 WIB, masih antre di sini. Biasa enggak kayak begini. Mungkin alat beratnya kurang," kata Mahmudi salah satu sopir truk sampah dari Jakarta Utara, kepada Metrotvnews.com, di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Senin (25/7/2016).
Salah satu sopir, Salim mengatakan penumpukan truk lantaran alat berat yang kurang. Saat dikelola PT.Godang Tua Jaya (GTJ), biasanya terdapat 53 alat berat.
"Dari tadi belum jalan-jalan ini. Alat beratnya lah ditambah. Tapi antrian enggak separah kemarin," jelas Salim salah satu sopir lainnya.
Sementara Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Sampah TPST Bantar Gebang, Rizky Febriyanto mengatakan jika antrean truk sampah saat ini, masih dalam kondisi wajar dan normal. Namun, kemungkinan akan menambah jumlah alat berat ke depannya.
"Kalau antrean truk sejauh ini masih normal. Apalagi mengingat sekarang ini alat berat yang kita punya enggak sebanyak yang dipunya PT.Godang Tua Jaya. Masih 22 tapi dengan alat yang segitupun kita maksimalkan kinerjanya seperti biasa," jelas Rizky.
Antrean truk sampah sudah mengular sejauh 300 meter di TPST Bantar Gebang--Metrotvnews.com/Whisny Mardiansyah.
Dinas Kebersihan pun, menurut Rizky, melihat bahwa jumlah alat berat mereka masih kurang. Dinas masih berusaha meminjam dari dinas-dinas yang lain.
"Sampai hari ini pimpinan masih coba koordinasi dengan SKPD yang lain yang punya alat berat. Kalau ada yang masih pinjam pakai dulu, kita akan pinjam pakai dulu," tutupnya.
Kamis 21 Juli, antrean truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengular sekitar 800 meter sebelum masuk TPST Bantar Gebang. Antrean truk bahkan mengular hingga ke area pembuangan sampah.
Pemprov DKI resmi memutus kontrak kerjasama dengan pengelola TPST Bantar Gebang PT GTJ (jo) PT Navigat Organic Energy Indonesia per Selasa, 19 Juli lalu. DKI akan mengelola sendiri sampah mereka di Bantar Gebang.
Kendati demikian, Dinas Kebersihan DKI akan memberi waktu selama 60 hari kepada PT GTJ jo PT NOEI untuk mengemasi alat berat mereka. Pada saat yang sama, Pemprov DKI memasukkan sejumlah alat berat pengganti untuk mengambil alih pengelolaan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan, konsep pengelolaan tak berbeda jauh dengan pengelolaan air di Ibu Kota.
Ahok menjelaskan, DKI akan mengangkut sendiri sampah dari sungai, taman, rumah warga sampai ke Bantargebang. Adapun perbedaan swakelola dengan dikelola swasta adalah soal anggaran. Meski tak menjelaskan secara rinci, Ahok mengatakan anggaran swakelola lebih murah ketimbang menggunakan swasta. Diketahui dulu Pemprov DKI mengucurkan dana Rp400 miliar per tahun untuk pengelolaan TPST Bantar Gebang.
"Sekarang bisa lebih murah. Hanya 60 sampai 70 persen anggaran saya kira yang dipergunakan," tutur Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 21 Juli.
Ahok juga mengakui ada penambahan kompensasi dari segi jumlah kepala keluarga (KK) dan jumlah uang. Jumlah ini, kata Ahok, tidak akan terlalu berpengaruh kepada keuangan DKI.
medcom.id, Jakarta: Dinas Kebersihan DKI Jakarta telah mengoperasikan 22 alat berat. Namun, jumlah tersebut tak mampu melancarkan proses pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.
Pantauan
Metrotvnews.com, antrean truk sampah sudah mengular sejauh 300 meter sebelum masuk zona III. Bahkan kemacetan terjadi di kedua arah jalan.
Menurut pengakuan beberapa sopir, kemacetan diakibatkan minimnya alat berat yang beroperasi saat ini. Hingga mereka harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan giliran waktu pembuangan.
"Dari pukul 08.00 WIB, masih antre di sini. Biasa enggak kayak begini. Mungkin alat beratnya kurang," kata Mahmudi salah satu sopir truk sampah dari Jakarta Utara, kepada Metrotvnews.com, di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Senin (25/7/2016).
Salah satu sopir, Salim mengatakan penumpukan truk lantaran alat berat yang kurang. Saat dikelola PT.Godang Tua Jaya (GTJ), biasanya terdapat 53 alat berat.
"Dari tadi belum jalan-jalan ini. Alat beratnya lah ditambah. Tapi antrian enggak separah kemarin," jelas Salim salah satu sopir lainnya.
Sementara Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Sampah TPST Bantar Gebang, Rizky Febriyanto mengatakan jika antrean truk sampah saat ini, masih dalam kondisi wajar dan normal. Namun, kemungkinan akan menambah jumlah alat berat ke depannya.
"Kalau antrean truk sejauh ini masih normal. Apalagi mengingat sekarang ini alat berat yang kita punya enggak sebanyak yang dipunya PT.Godang Tua Jaya. Masih 22 tapi dengan alat yang segitupun kita maksimalkan kinerjanya seperti biasa," jelas Rizky.
Antrean truk sampah sudah mengular sejauh 300 meter di TPST Bantar Gebang--Metrotvnews.com/Whisny Mardiansyah.
Dinas Kebersihan pun, menurut Rizky, melihat bahwa jumlah alat berat mereka masih kurang. Dinas masih berusaha meminjam dari dinas-dinas yang lain.
"Sampai hari ini pimpinan masih coba koordinasi dengan SKPD yang lain yang punya alat berat. Kalau ada yang masih pinjam pakai dulu, kita akan pinjam pakai dulu," tutupnya.
Kamis 21 Juli, antrean truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengular sekitar 800 meter sebelum masuk TPST Bantar Gebang. Antrean truk bahkan mengular hingga ke area pembuangan sampah.
Pemprov DKI resmi memutus kontrak kerjasama dengan pengelola TPST Bantar Gebang PT GTJ (jo) PT Navigat Organic Energy Indonesia per Selasa, 19 Juli lalu. DKI akan mengelola sendiri sampah mereka di Bantar Gebang.
Kendati demikian, Dinas Kebersihan DKI akan memberi waktu selama 60 hari kepada PT GTJ jo PT NOEI untuk mengemasi alat berat mereka. Pada saat yang sama, Pemprov DKI memasukkan sejumlah alat berat pengganti untuk mengambil alih pengelolaan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan, konsep pengelolaan tak berbeda jauh dengan pengelolaan air di Ibu Kota.
Ahok menjelaskan, DKI akan mengangkut sendiri sampah dari sungai, taman, rumah warga sampai ke Bantargebang. Adapun perbedaan swakelola dengan dikelola swasta adalah soal anggaran. Meski tak menjelaskan secara rinci, Ahok mengatakan anggaran swakelola lebih murah ketimbang menggunakan swasta. Diketahui dulu Pemprov DKI mengucurkan dana Rp400 miliar per tahun untuk pengelolaan TPST Bantar Gebang.
"Sekarang bisa lebih murah. Hanya 60 sampai 70 persen anggaran saya kira yang dipergunakan," tutur Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 21 Juli.
Ahok juga mengakui ada penambahan kompensasi dari segi jumlah kepala keluarga (KK) dan jumlah uang. Jumlah ini, kata Ahok, tidak akan terlalu berpengaruh kepada keuangan DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
