epala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah. Medcom.id/Adin
epala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah. Medcom.id/Adin

Kenaikan UMP DKI Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Candra Yuri Nuralam • 02 Januari 2022 11:59
Jakarta: Penghitungan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dinilai sesuai aturan. Kenaikan UMP DKI pada 2022 dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
 
"Di tahun 2015 sampai 2016 keluarlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, di mana dalam PP tersebut penghitungan penetapan UMP didasari pertumbuhan perekonomian dan inflasi dikalikan tahun berjalan," kata Kadisnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah dalam diskusi Crosscheck by Medcom.id dengan tema 'Kontroversi Upah Anies', Minggu, 2 Januari 2022.
 
Andri mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil data pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengambilan data dari BPS sudah berlangsung sejak 2015.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di situ sudah agak stabil penetapan yang kita lakukan berkisar 8 persen, 8,3, 8,7, pernah di tahun 2016 dan itu hasil kesepakatan dewan pengupahan 14,8 persen, selebihnya itu betul-betul stabil 8,3 sampai 8,7 persen dan tahun 2020 untuk UMP 2021 di mana posisi perekonomian kita sedang terpuruk dengan adanya pandemi, kita menetapkan UMP 3,27 persen," ujar Andri.
 
Pemprov DKI juga menggunakan formula berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021. Hitungan dalam beleid itu dipakai untuk menaikkan gaji pekerja di Jakarta.
 
"Formulasinya itu (dari) upah minimum tahun penetapan, di dasari upah minimum tahun berjalan, ditambah atau pertumbuhan ekonomi atau inflasi, pilih yang paling tinggi, dikalikan batas atas dikurangi upah tahun berjalan, dibagi dengan batas atas dikurangi batas bawah, dikali upah minimum tahun berjalan," tutur Andri.
 
Baca: Dewan Pengupahan Nasional Tolak SK Anies Soal UMP DKI Naik 5,5%
 
Lalu, Pemprov DKI sudah menghitung batas atas konsumsi perkapita yang dikalikan dengan banyaknya rata-rata anggota rumah tangga. Tiap anggota keluarga yang bekerja pun sudah dihitung.
 
Rata-rata anggota rumah tangga dan bekerja diketahui dari data milik Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Ida mengeluarkan edaran pada 9 November 2021.
 
"Itu adanya di Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/383/HI/.01.00/11 tahun 2021 perihal penyampaian data perekonomian dalam penetapan upah minimum tahun 2022 pada 9 November 2021," ucap Andi.
 
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta 2022 naik sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan terhitung sejak 1 Januari 2022. Pada putusan kedua disebutkan UMP DKI berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
 
Dalam putusan ketiga disebutkan pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur, serta skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. Pada putusan keempat disebut pengusaha akan dikenakan sanksi jika membayar upah lebih rendah dari UMP yang ditetapkan.
 
SK tersebut diklaim mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional agar menjaga daya beli masyarakat atau buruh. Hal ini disebut untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif