medcom.id, Jakarta: Ruang terbuka hijau di Kalijodo akan dibangun menggunakan dana dari pihak swasta. Ada kewajiban perusahaan swasta yang ingin menaikkan koefisien luas bangunan membangun infrastruktur di Ibu Kota.
"Ini model 'ngemplang-ngemplang' dari pengembang. Nanti yang Kalijodo saya tinggal minta saja ke salah satu (pengembang)," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2016).
Ahok--sapaan Basuki--mengibaratkan pengembang membeli tanah ke pemerintah, tapi membayarnya bukan dengan uang. "Tapi dalam bentuk pengerjaan infrastruktur," ujar dia.
Dia mengatakan, proyek jalan layang Semanggi didanai oleh Mori Building Company, perusahaan swasta asal Jepang. Mori seharusnya membayar sekitar Rp700 miliar kepada Pemprov DKI saat menaikkan KLB.
"Tapi kami minta dia (Mori) membangun jembatan layang saja. Dari dana seperti itu, tahun ini DKI mengumpulkan uang sampai Rp3,5 triliun," ucap dia.
Mantan Bupati Belitung Timur ini belum bisa memastikan pengembang yang bakal membiayai pembangunan ruang terbuka hijau di Kalijodo. Yang pasti, pendanaan ruang terbuka hijau Kalijodo bukan dari APBD.
Pemerintah akan menggusur bangunan di Kalijodo karena kawasan itu masuk lahan hijau. Setelah bangunan rata dengan tanah, pemerintah mengubah kawasan itu menjadi ruang terbuka hijau.
Politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni menilai, Ahok berupaya mewujudkan tata ruang Jakarta yang lebih baik. Selama ini, Jakarta identik dengan kawasan kumuh nan semrawut.
"Sebagai pusat pemerintahan yang juga simbol kemajuan bangsa, selayaknya Jakarta menerapkan pola zonasi, dengan mengalokasikan 30 persen wilayah sebagai ruang terbuka hijau," kata Sahroni.
Saat ini, ruang terbuka hijau di Jakarta masih 9,8 persen dari total luas wilayah dari target 30 persen. Sebelumnya, pemerintah sudah mengembalikan fungsi lahan hijau salah satunya Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio.
medcom.id, Jakarta: Ruang terbuka hijau di Kalijodo akan dibangun menggunakan dana dari pihak swasta. Ada kewajiban perusahaan swasta yang ingin menaikkan koefisien luas bangunan membangun infrastruktur di Ibu Kota.
"Ini model 'ngemplang-ngemplang' dari pengembang. Nanti yang Kalijodo saya tinggal minta saja ke salah satu (pengembang)," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2016).
Ahok--sapaan Basuki--mengibaratkan pengembang membeli tanah ke pemerintah, tapi membayarnya bukan dengan uang. "Tapi dalam bentuk pengerjaan infrastruktur," ujar dia.
Dia mengatakan, proyek jalan layang Semanggi didanai oleh Mori Building Company, perusahaan swasta asal Jepang. Mori seharusnya membayar sekitar Rp700 miliar kepada Pemprov DKI saat menaikkan KLB.
"Tapi kami minta dia (Mori) membangun jembatan layang saja. Dari dana seperti itu, tahun ini DKI mengumpulkan uang sampai Rp3,5 triliun," ucap dia.
Mantan Bupati Belitung Timur ini belum bisa memastikan pengembang yang bakal membiayai pembangunan ruang terbuka hijau di Kalijodo. Yang pasti, pendanaan ruang terbuka hijau Kalijodo bukan dari APBD.
Pemerintah akan menggusur bangunan di Kalijodo karena kawasan itu masuk lahan hijau. Setelah bangunan rata dengan tanah, pemerintah mengubah kawasan itu menjadi ruang terbuka hijau.
Politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni menilai, Ahok berupaya mewujudkan tata ruang Jakarta yang lebih baik. Selama ini, Jakarta identik dengan kawasan kumuh nan semrawut.
"Sebagai pusat pemerintahan yang juga simbol kemajuan bangsa, selayaknya Jakarta menerapkan pola zonasi, dengan mengalokasikan 30 persen wilayah sebagai ruang terbuka hijau," kata Sahroni.
Saat ini, ruang terbuka hijau di Jakarta masih 9,8 persen dari total luas wilayah dari target 30 persen. Sebelumnya, pemerintah sudah mengembalikan fungsi lahan hijau salah satunya Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
