Becak Jakarta, Riwayatmu Kini

Saya mau tamasya Berkeliling keliling kota Hendak melihat-lihat keramaian yang ada Saya panggilkan becak Kereta tak berkuda Becak! Becak!  Coba bawa saya Seandainya lagu anak berjudul 'Becak' itu diciptakan hari ini di Jakarta, mungkin liriknya bukan "keliling kota", melainkan "keliling kampung". Ya, karena becak telah menjadi transportasi yang asing bagi kebanyakan anak-anak metropolitan Jakarta. Lagu tersebut menggambarkan situasi Ibu Kota sebelum 1988. Pada tahun itu diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) DKI 11/1988 tentang Ketertiban Umum, yang melarang becak beroperasi di jalanan Jakarta. Gubernur DKI saat itu, Wiyogo Atmodarminto (1987-1992) melihat jalanan Jakarta kian padat. Seiring derasnya urbanisasi, pertumbuhan becak tak terbendung, dianggap biang kemacetan sekaligus simbol kekunoan dan tidak manusiawi. Kuno? Moda transportasi asli Cina ini sudah dikenal di era kolonial, sejak Jakarta bernama Batavia. Sementara di zaman pendudukan Jepang, sekitar tahun 1942, becak semakin eksis dan jumlahnya semakin banyak. Saat itu pemerintah Jepang memperketat penggunaan bensin dan melarang kepemilikan kendaraan bermotor pribadi. Hal ini menjadikan becak sebagai alternatif transportasi terbaik di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Tercatat lebih dari 150 ribu becak berhasil disita dan langsung dimusnahkan atas dasar Perda DKI 11/1988. Sebagian besar dijadikan rumpon ikan di dasar Teluk Jakarta. Pengayuh becak stop mengayuh, sebagian dialihkan menjadi supir bus atau angkutan perkotaan jarak dekat. Sebagian lagi menyewa motor untuk modal ngojek.  Penertiban becak sukses besar, dalam waktu setahun Jakarta bersih dari becak. Sesekali 'kereta tak berkuda' masih terlihat di wilayah Tangerang, Bekasi atau Depok. Masuk sedikit saja ke wilayah Jakarta, siap-siap terima kejaran petugas. #SaveBecak Saat krisis moneter dan meledaknya Reformasi 1998, kesulitan ekonomi membuat orang berbuat apa saja untuk bisa bertahan hidup. Satu persatu becak pun muncul kembali, berkeliaran, khususnya di wilayah Jakarta Utara. Tahun ke tahun urbanisasi meningkat, jumlah becak yang mangkal di ujung-ujung jalan juga semakin bertambah. Bagi warga yang memahami kisah becak di Jakarta, pasti terlintas dalam benak bahwa suatu hari akan ada keributan antara tukang becak dengan Pemkot Jakarta Utara, atau bahkan dengan Pemprov DKI Jakarta. Benar saja, Jumat (29/1/2016) menjelang sore, ratusan pengayuh becak 'kepung' Balai Kota, protes perampasan becak oleh Satpol PP. Himpitan ekonomi yang menjadi alasan mengayuh becak, diharapkan menjadi pertimbangan. Sepucuk surat sederhana dilayangkan ke Presiden untuk membela tukang becak, seperti halnya Presiden membela ojek online. Surat yang dikirim Rasdulah -pengayuh becak di Muara Baru, Jakarta Utara- itu mendapatkan simpati masyarakat, pengamat perkotaan, hingga aktivis. Di media sosial ramai diperbincangkan, berharap ada jalan keluar atas persoalan ini. Sebagian besar menilai razia becak bukan jalan keluar, bahkan kuno.  Melalui tagar #SaveBecak dua hari ini, netizen ingin munculnya kembali becak jangan dilihat sebagai persoalan tunggal, tapi pecahkan akar masalahnya, yakni solusi atas himpitan ekonomi. Bahkan, ada pula sejumlah masyarakat yang menganggap becak bisa diundang kembali ke Jakarta dengan syarat tertentu, alasannya lebih ramah lingkungan.