medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengusulkan Pertamina untuk menghapus premium di Ibu Kota. Salah satu transportasi yang terkena imbas adalah mikrolet.
Sebagai antisipasi kebijakan ini, Ahok, sapaan Basuki, akan mendorong mikrolet ke penggunaan Compressed Natural Gas (CNG). "Kita mau paksa dia (mikrolet) masuk ke gas," kata Ahok di RPTRA Krendang, Jakarta Barat, Rabu (3/2/2016).
Kebijakan ini, sambung Ahok, akan berimbas kepada kebijakan impor minyak Indonesia yang besar. Setidaknya, jika benar premium ditarik dari Jakarta, maka akan menekan jumlah impor minyak Indonesia. "Kita harus membuat supaya tidak ada impor, hemat uang, pakai CNG saja. Nah kita mesti sesuaikan trayeknya mikrolet juga seperti apa," ucap dia.
Pemprov DKI, sambung Ahok, juga sedang menyiapkan bus tarif datar untuk menangani imbas ditariknya premium. Dia yakin dengan premium yang ditarik dan didukung dengan transportasi publik uang murah bakal mendorong masyarakat menggunakan bus.
"Makanya kita mau kuasai semua bus di Jakarta buat antisipasi. Semua orang akan pakai bus harga Rp3.500, siapa yang enggak mau begitu murah?" ungkap Ahok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah pusat melalui PT Pertamina menarik bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dari Ibu Kota. Sebab, tidak selayaknya warga pemilik kendaraan pribadi mendapat subsidi.
Ahok mengatakan, pemberian subsidi bahan bakar di Ibu Kota tidak tepat. Ahok mengaku sudah mengusulkan kepada PT Pertamina agar Jakarta distribusi BBM bersubsidi tidak dikirim di Jakarta.
"Tidak tepat subsidi minyak. Saya bilang sama Pertamina, tolong disiapkan surat khusus agar premium tidak dikirim ke Jakarta," kata Ahok di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Selasa 2 Februari.
Ahok menjelaskan, pemberian subsidi BBM di Ibu Kota tidak tepat sasaran. Menurut Ahok, subsidi BBM hanya digunakan masyarakat mampu. Terlebih perekonomian Ibu Kota tergolong tinggi.
Menurut Ahok, subsidi lebih baik diberikan untuk angkutan umum. Sebab, masyoritas pengguna angkutan umum adalah kalangan menengah ke bawah.
PT Pertamina (Persero) menyatakan penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium di DKI Jakarta akan dilakukan secara bertahap.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Achmad Bambang mengatakan akan menghapus BBM dengan kadar Research Octane Number (RON) 88 itu di tengah kota dulu.
Achmad menjelaskan, penghapusan premium dilakukan secara bertahap lantaran di DKI Jakarta masih banyak angkutan umum. Kebanyakan angkutan umum tersebut masih menggunakan Premium sebagai BBM-nya.
"Apalagi selama angkutan umum, mikrolet masih ada," ucapnya, saat ditemui di sela-sela waktu skorsing rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR-RI, di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, Selasa 2 Februari.
Achmad mengatakan, Jakarta merupakan provinsi di mana pengguna premium paling besar yakni sebesar 20 persen. Menurutnya, apabila premium dihapuskan, nantinya akan mengurangi impor yang cukup signifikan.
Achmad menuturkan, kalau penghapusan Premium ini benar diberlakukan, maka akan menguntungkan Pertamina. Karena Pertamina tidak akan menanggung rugi lagi atas penjualan premium ketika harga MOPs naik.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengusulkan Pertamina untuk menghapus premium di Ibu Kota. Salah satu transportasi yang terkena imbas adalah mikrolet.
Sebagai antisipasi kebijakan ini, Ahok, sapaan Basuki, akan mendorong mikrolet ke penggunaan Compressed Natural Gas (CNG). "Kita mau paksa dia (mikrolet) masuk ke gas," kata Ahok di RPTRA Krendang, Jakarta Barat, Rabu (3/2/2016).
Kebijakan ini, sambung Ahok, akan berimbas kepada kebijakan impor minyak Indonesia yang besar. Setidaknya, jika benar premium ditarik dari Jakarta, maka akan menekan jumlah impor minyak Indonesia. "Kita harus membuat supaya tidak ada impor, hemat uang, pakai CNG saja. Nah kita mesti sesuaikan trayeknya mikrolet juga seperti apa," ucap dia.
Pemprov DKI, sambung Ahok, juga sedang menyiapkan bus tarif datar untuk menangani imbas ditariknya premium. Dia yakin dengan premium yang ditarik dan didukung dengan transportasi publik uang murah bakal mendorong masyarakat menggunakan bus.
"Makanya kita mau kuasai semua bus di Jakarta buat antisipasi. Semua orang akan pakai bus harga Rp3.500, siapa yang enggak mau begitu murah?" ungkap Ahok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah pusat melalui PT Pertamina menarik bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dari Ibu Kota. Sebab, tidak selayaknya warga pemilik kendaraan pribadi mendapat subsidi.
Ahok mengatakan, pemberian subsidi bahan bakar di Ibu Kota tidak tepat. Ahok mengaku sudah mengusulkan kepada PT Pertamina agar Jakarta distribusi BBM bersubsidi tidak dikirim di Jakarta.
"Tidak tepat subsidi minyak. Saya bilang sama Pertamina, tolong disiapkan surat khusus agar premium tidak dikirim ke Jakarta," kata Ahok di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Selasa 2 Februari.
Ahok menjelaskan, pemberian subsidi BBM di Ibu Kota tidak tepat sasaran. Menurut Ahok, subsidi BBM hanya digunakan masyarakat mampu. Terlebih perekonomian Ibu Kota tergolong tinggi.
Menurut Ahok, subsidi lebih baik diberikan untuk angkutan umum. Sebab, masyoritas pengguna angkutan umum adalah kalangan menengah ke bawah.
PT Pertamina (Persero) menyatakan penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium di DKI Jakarta akan dilakukan secara bertahap.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Achmad Bambang mengatakan akan menghapus BBM dengan kadar Research Octane Number (RON) 88 itu di tengah kota dulu.
Achmad menjelaskan, penghapusan premium dilakukan secara bertahap lantaran di DKI Jakarta masih banyak angkutan umum. Kebanyakan angkutan umum tersebut masih menggunakan Premium sebagai BBM-nya.
"Apalagi selama angkutan umum, mikrolet masih ada," ucapnya, saat ditemui di sela-sela waktu skorsing rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR-RI, di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, Selasa 2 Februari.
Achmad mengatakan, Jakarta merupakan provinsi di mana pengguna premium paling besar yakni sebesar 20 persen. Menurutnya, apabila premium dihapuskan, nantinya akan mengurangi impor yang cukup signifikan.
Achmad menuturkan, kalau penghapusan Premium ini benar diberlakukan, maka akan menguntungkan Pertamina. Karena Pertamina tidak akan menanggung rugi lagi atas penjualan premium ketika harga MOPs naik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
