Jakarta: Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta siang hingga Kamis malam, 6 September 2018, menjadi ajang penolakan atas sejumlah usulan biaya yang diajukan melalui komisi-komisi. Salah satunya, soal anggaran sebesar Rp11 miliar untuk sosialisasi Pemilu 2019.
"Ini kurang meyakinkan. Uang APBD itu sekecil apa pun harus dipertanggungjawabkan. Jadi, harus rasional. Ini naiknya besar sekali," kata Ketua Banggar DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam rapat.
Sebelumnya, anggaran sosialisasi Pemilu 2019 itu sudah mengundang tanya sejumlah anggota dewan, tetapi tetap lolos dalam pembahasan di Komisi A. Jumlahnya naik drastis dari Rp3,8 miliar di tahun sebelumnya.
"Apa sih yang dilakukan? Bapak harus bisa meyakin kan kami. Kenaikannya hampir tiga kali lipat. Dengan Rp3,8 miliar, kegiatan dilakukan dengan baik," sambung anggota Komisi E DPRD DKI Ramly HI Muhammad.
Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI, Taufan Bakri, dengan kikuk menjawab usulan anggaran itu muncul dalam pertemuan Gubernur DKI Anies Baswedan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. KPU disebut minta segera ada sosialisasi UU Pilpres.
"Kami masukan. Sosialisasi untuk 16 ribu orang di hotel-hotel termasuk transpor, makan, dan snack," tutur Taufan.
Baca: Sekda DKI Sebut Pemkot Jakbar Culas
Banggar DPRD DKI juga mencoret permintaan anggaran untuk foto Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno dalam APBD-Perubahan 2018. "Foto wakil gubernur terpilih nanti diperbanyak, perlu Rp150 juta," ujar Asisten Pemerintahan Artal Reswan.
Prasetio bergeming. "Dana operasi kepala daerah Rp4,5 miliar per bulan. Gubernur Rp2,1 miliar dan wagub Rp1,4 miliar. Sisa Rp1 miliar di bendahara. Ambil dari situ, ya."
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda DKI Subagiyo mengajukan anggaran pelatihan relawan sebesar Rp1,6 miliar. Prasetio lagi-lagi tidak meloloskannya. "Enggak penting ini."
Jakarta: Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta siang hingga Kamis malam, 6 September 2018, menjadi ajang penolakan atas sejumlah usulan biaya yang diajukan melalui komisi-komisi. Salah satunya, soal anggaran sebesar Rp11 miliar untuk sosialisasi Pemilu 2019.
"Ini kurang meyakinkan. Uang APBD itu sekecil apa pun harus dipertanggungjawabkan. Jadi, harus rasional. Ini naiknya besar sekali," kata Ketua Banggar DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam rapat.
Sebelumnya, anggaran sosialisasi Pemilu 2019 itu sudah mengundang tanya sejumlah anggota dewan, tetapi tetap lolos dalam pembahasan di Komisi A. Jumlahnya naik drastis dari Rp3,8 miliar di tahun sebelumnya.
"Apa sih yang dilakukan? Bapak harus bisa meyakin kan kami. Kenaikannya hampir tiga kali lipat. Dengan Rp3,8 miliar, kegiatan dilakukan dengan baik," sambung anggota Komisi E DPRD DKI Ramly HI Muhammad.
Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI, Taufan Bakri, dengan kikuk menjawab usulan anggaran itu muncul dalam pertemuan Gubernur DKI Anies Baswedan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. KPU disebut minta segera ada sosialisasi UU Pilpres.
"Kami masukan. Sosialisasi untuk 16 ribu orang di hotel-hotel termasuk transpor, makan, dan
snack," tutur Taufan.
Baca: Sekda DKI Sebut Pemkot Jakbar Culas
Banggar DPRD DKI juga mencoret permintaan anggaran untuk foto Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno dalam APBD-Perubahan 2018. "Foto wakil gubernur terpilih nanti diperbanyak, perlu Rp150 juta," ujar Asisten Pemerintahan Artal Reswan.
Prasetio bergeming. "Dana operasi kepala daerah Rp4,5 miliar per bulan. Gubernur Rp2,1 miliar dan wagub Rp1,4 miliar. Sisa Rp1 miliar di bendahara. Ambil dari situ, ya."
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda DKI Subagiyo mengajukan anggaran pelatihan relawan sebesar Rp1,6 miliar. Prasetio lagi-lagi tidak meloloskannya. "Enggak penting ini."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
