Menhub Bantah Kendaraan Pribadi Harus Bayar Masuk DKI

Jakarta: Pemerintah membantah adanya kebijakan yang menyatakan kendaraan pribadi dari luar DKI Jakarta diwajibkan membayar biaya tertentu ketika masuk ke Ibu Kota. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, wacana tersebut tidak benar. Pemerintah hanya mendorong penerapan electronic road pricing (ERP) di beberapa ruas jalan DKI Jakarta. "Yang kita lakukan adalah mendorong Pemda DKI untuk melakukan ERP, harapannya itu tidak membatasi warga dari luar Jakarta ke Jakarta," ungkap Budi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin, 2 April 2018. Di sisi lain, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan ERP diberlakukan pada jalan perbatasan seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk mengurangi kendaraan pribadi masuk ke Jakarta. Kebijakan tersebut untuk mendorong penggunaan angkutan umum untuk masyarakat luar DKI. Baca: Perbatasan Ibu Kota akan Dikelilingi Jalan Berbayar "Ini mencegah orang untuk tidak bepergian naik kendaraan pribadi bila keperluannya tidak penting-penting sekali," jelas Bambang. Namun, lanjut Bambang, pemerintah tidak menyebut kapan target penerapan ERP di perbatasan itu selesai. Menurutnya hal itu adalah tugas Pemprov DKI dan pemerintah pusat hanya mengawasi.  ERP baru akan diterapkan di sepanjang Jalan Sudirman sampai Jalan MH Thamrin. Bambang mengaku belum tahu kapan kebijakan tersebut bakal diterapkan. Baca: ERP Dibangun Oktober 2018 "(Target) saya belum bisa pastikan dengan pemda DKI. Kalau DKI sudah ada Sudirman dan Thamrin, tapi belum jalan," pungkas Bambang.