Jakarta: Pembangunan electronic road pricing (ERP) akan dimulai Oktober 2018. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih menjalankan proses lelang jalan berbayar elektronik itu.
"Jadi, insyaallah Oktober itu sudah running pembangunannya," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Andri Yansyah di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Senin, 26 Maret 2018.
Menurut dia, lelang investasi ERP sedang dilakukan. Sebanyak 57 perusahaan tercatat sudah mendaftar untuk mengikuti lelang tersebut. ERP pun ditargetkan beroperasi pada Oktober 2019.
"Nanti kalau sudah dapat akan diberi tahu," imbuh dia.
Lelang investasi ini baru pertama kali dilakukan Pemprov DKI. Sistemnya tidak lagi swasta yang membangun, lalu mengoperasikan ERP dalam jangka waktu 20-30 tahun, kemudian baru diserahkan kepada Pemprov DKI.
"Pengembalian investasi yang akan dikeluarkan swasta dalam membangun ERP di dua rute tidak akan dalam sistem BOT (built, operate, transfer)," kata dia.
Baca: DKI Belum Kaji Penerapan ERP di Perbatasan Kota
Operator ERP Jakarta, jelas dia, tetap Dishub DKI Jakarta. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ERP Jakarta yang telah dibentuk akan mengurusnya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/RkjjErVk" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Pembangunan
electronic road pricing (ERP) akan dimulai Oktober 2018. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih menjalankan proses lelang jalan berbayar elektronik itu.
"Jadi, insyaallah Oktober itu sudah
running pembangunannya," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Andri Yansyah di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Senin, 26 Maret 2018.
Menurut dia, lelang investasi ERP sedang dilakukan. Sebanyak 57 perusahaan tercatat sudah mendaftar untuk mengikuti lelang tersebut. ERP pun ditargetkan beroperasi pada Oktober 2019.
"Nanti kalau sudah dapat akan diberi tahu," imbuh dia.
Lelang investasi ini baru pertama kali dilakukan Pemprov DKI. Sistemnya tidak lagi swasta yang membangun, lalu mengoperasikan ERP dalam jangka waktu 20-30 tahun, kemudian baru diserahkan kepada Pemprov DKI.
"Pengembalian investasi yang akan dikeluarkan swasta dalam membangun ERP di dua rute tidak akan dalam sistem BOT (
built, operate, transfer)," kata dia.
Baca: DKI Belum Kaji Penerapan ERP di Perbatasan Kota
Operator ERP Jakarta, jelas dia, tetap Dishub DKI Jakarta. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ERP Jakarta yang telah dibentuk akan mengurusnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
