medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) selalu tinggi. Menurut dia, banyaknya anggaran siluman membuat APBD tidak terserap dengan baik.
"Kami komitmen untuk taat kepada konstitusi dan peraturan. Kami juga ingin, anggaran kami tidak banyak silpa. Silpa yang terjadi di tahun 2014, itu adalah akibat dari banyak anggaran-anggaran siluman yang tidak pantas kami belanjakan sehingga kami memutuskan tidak membelanjakan itu," kata Basuki di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
Walau demikian, lanjut Ahok, ada saja oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tetap memaksakan untuk membelanjakan. Hal itu terjadi di Dinas Pendidikan. Namun, saat Kadis Pendidikan Lasro Marbun dirotasi, silpa di dinas tersebut mencapai Rp3,4 triliun.
Ahok mengatakan, silpa di Pemprov DKI lebih besar dari APBD Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Dikatakan dia, silpa pada 2014 merupakan yang tertinggi dalam sejarah pemerintahan Ibu Kota.
"Kami berusaha pada 2015, tidak terjadi silpa karena menerima anggaran-anggaran yang tidak pasti. Tentu saya dicaci maki waktu itu, saya sempat mau diinterpelasi, diangketkan juga, karen silpa yang besar," terang dia.
"Untung saja saya pintar menjawab. Kalau mau diangketkan gara-gara silpa, yang ditangkap Pak Jokowi, karena dia yang jadi gubernur, bukan saya," lanjut dia.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) selalu tinggi. Menurut dia, banyaknya anggaran siluman membuat APBD tidak terserap dengan baik.
"Kami komitmen untuk taat kepada konstitusi dan peraturan. Kami juga ingin, anggaran kami tidak banyak silpa. Silpa yang terjadi di tahun 2014, itu adalah akibat dari banyak anggaran-anggaran siluman yang tidak pantas kami belanjakan sehingga kami memutuskan tidak membelanjakan itu," kata Basuki di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
Walau demikian, lanjut Ahok, ada saja oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tetap memaksakan untuk membelanjakan. Hal itu terjadi di Dinas Pendidikan. Namun, saat Kadis Pendidikan Lasro Marbun dirotasi, silpa di dinas tersebut mencapai Rp3,4 triliun.
Ahok mengatakan, silpa di Pemprov DKI lebih besar dari APBD Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Dikatakan dia, silpa pada 2014 merupakan yang tertinggi dalam sejarah pemerintahan Ibu Kota.
"Kami berusaha pada 2015, tidak terjadi silpa karena menerima anggaran-anggaran yang tidak pasti. Tentu saya dicaci maki waktu itu, saya sempat mau diinterpelasi, diangketkan juga, karen silpa yang besar," terang dia.
"Untung saja saya pintar menjawab. Kalau mau diangketkan gara-gara silpa, yang ditangkap Pak Jokowi, karena dia yang jadi gubernur, bukan saya," lanjut dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
