Jakarta: Jakarta Utara dan Jakarta Selatan menjadi fokus Gubernur Anies Baswedan dalam melegalkan kembali transportasi becak. Kedua wilayah ini akan menjadi proyek percontohan pengoperasian becak.
Langkah Anies ini disorot Anggota DPR yang bermukim di kawasan Jakarta Utara, Ahmad Sahroni. Ia mengingatkan kebijakan itu nantinya harus dapat diterapkan di seluruh wilayah.
Wilayah Jakarta Utara menjadi fokus karena legalisasi transportasi becak bermula dari sana. Anies menyatakan, saat berkampanye di pilkada DKI, ia meneken kontrak politik dengan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu pada Oktober 2016 lalu. Dan komunitas itu berasal dari utara Jakarta.
Lebih lanjut, Sahroni berpendapat sebaiknya Anies lebih memikirkan bagaimana memikirkan pembangunan Ibu Kota dan mengatasi berbagai persoalan yang menahun seperti kemacetan dan banjir.
“Jangan hanya karena adanya kontrak politik, kebijakan itu diprioritaskan. Kalau pun sungguh-sungguh, seharusnya diberlakukan di seluruh wilayah Jakarta," kata politisi Partai NasDem itu, dalam keterangan tertulis, Senin, 22 Januari 2018.
Kajian khusus
Ia mengutarakan kajian khusus sangat diperlukan untuk memastikan efek domino yang bakal timbul dari kebijakan itu. “Misalkan kemacetan. Kekhawatiran adanya penyempitan jalan karena banyaknya becak mangkal harus juga dipikirkan," katanya.
Perdebatan lain yang mungkin muncul, kata dia, adalah batasan jenis jalan perkampungan yang menjadi wilayah operasi becak. Bila memang tidak diperbolehkan beroperasi di jalan raya, menurut Sahroni, perlu dipertegas seperti apa kriteria jalan yang diperbolehkan untuk becak.
“Yang dimaksud jalan perkampungan seperti apa? Apakah bisa dipastikan tak akan melaju di jalan raya sementara aksesibilitas ke jalan-jalan perkampungan mengharuskan becak melalui jalan raya,” ucapnya.
Faktor lain yang tak kalah krusial adalah apakah legalisasi becak ini tidak akan menimbulkan persoalan sosial. "Kekhawatiran ini muncul mengingat banyaknya perseteruan di dunia transportasi, bahkan hingga memakan korban nyawa ketika transportasi berbasis aplikasi mulai bermunculan," katanya.
Baca: Politik Becak Anies-Sandi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana melegalkan transportasi becak di Ibu Kota. Dia bilang aturan dibuat untuk memberikan rasa aman kepada para pengemudi becak.
"Nanti saya bicara dengan Dinas Perhubungan DKI untuk menata itu semua," ujar Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 15 Januari 2018.
Dengan cara itu, kata dia, jumlah becak di Ibu Kota mudah dikontrol. Anies menuturkan rencana pengoperasian becak belum akan diwujudkan dalam waktu dekat. Rencana masih dimatangkan demi keadilan dan keberpihakan.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ObzvL69b" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Jakarta Utara dan Jakarta Selatan menjadi fokus Gubernur Anies Baswedan dalam melegalkan kembali transportasi becak. Kedua wilayah ini akan menjadi proyek percontohan pengoperasian becak.
Langkah Anies ini disorot Anggota DPR yang bermukim di kawasan Jakarta Utara, Ahmad Sahroni. Ia mengingatkan kebijakan itu nantinya harus dapat diterapkan di seluruh wilayah.
Wilayah Jakarta Utara menjadi fokus karena legalisasi transportasi becak bermula dari sana. Anies menyatakan, saat berkampanye di pilkada DKI, ia meneken kontrak politik dengan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu pada Oktober 2016 lalu. Dan komunitas itu berasal dari utara Jakarta.
Lebih lanjut, Sahroni berpendapat sebaiknya Anies lebih memikirkan bagaimana memikirkan pembangunan Ibu Kota dan mengatasi berbagai persoalan yang menahun seperti kemacetan dan banjir.
“Jangan hanya karena adanya kontrak politik, kebijakan itu diprioritaskan. Kalau pun sungguh-sungguh, seharusnya diberlakukan di seluruh wilayah Jakarta," kata politisi Partai NasDem itu, dalam keterangan tertulis, Senin, 22 Januari 2018.
Kajian khusus
Ia mengutarakan kajian khusus sangat diperlukan untuk memastikan efek domino yang bakal timbul dari kebijakan itu. “Misalkan kemacetan. Kekhawatiran adanya penyempitan jalan karena banyaknya becak mangkal harus juga dipikirkan," katanya.
Perdebatan lain yang mungkin muncul, kata dia, adalah batasan jenis jalan perkampungan yang menjadi wilayah operasi becak. Bila memang tidak diperbolehkan beroperasi di jalan raya, menurut Sahroni, perlu dipertegas seperti apa kriteria jalan yang diperbolehkan untuk becak.
“Yang dimaksud jalan perkampungan seperti apa? Apakah bisa dipastikan tak akan melaju di jalan raya sementara aksesibilitas ke jalan-jalan perkampungan mengharuskan becak melalui jalan raya,” ucapnya.
Faktor lain yang tak kalah krusial adalah apakah legalisasi becak ini tidak akan menimbulkan persoalan sosial. "Kekhawatiran ini muncul mengingat banyaknya perseteruan di dunia transportasi, bahkan hingga memakan korban nyawa ketika transportasi berbasis aplikasi mulai bermunculan," katanya.
Baca: Politik Becak Anies-Sandi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana melegalkan transportasi becak di Ibu Kota. Dia bilang aturan dibuat untuk memberikan rasa aman kepada para pengemudi becak.
"Nanti saya bicara dengan Dinas Perhubungan DKI untuk menata itu semua," ujar Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 15 Januari 2018.
Dengan cara itu, kata dia, jumlah becak di Ibu Kota mudah dikontrol. Anies menuturkan rencana pengoperasian becak belum akan diwujudkan dalam waktu dekat. Rencana masih dimatangkan demi keadilan dan keberpihakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(UWA)
