Jakarta: Konflik internal pemegang saham antara PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN) di Pelabuhan Marunda terus berlanjut. Eks pendiri KBN Yustian Ismail ingin pemerintah turun tangan.
"Presiden Jokowi harus bilang sama Ibu Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno). Ini Pelabuhan Marunda sangat penting dalam kegiatan pelabuhan," kata Yustian di Hotel Rota, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juli 2019.
Keberadaan Pelabuhan Marunda sangat dibutuhkan. Pasalnya, pelabuhan di Jakarta Utara itu dapat menjadi penopang bagi Pelabuhan Tanjung Priok dengan pelayanan berbeda.
Pelabuhan Marunda melayani kegiatan muatan curah seperti batu bara, komoditas cair, dan lainnya. Sementara Pelabuhan Tanjung Priok lebih fokus terhadap bongkar muat kontainer.
Investasi pembangunan Pelabuhan Marunda terus dijalankan untuk memaksimalkan peralatan yang dibutuhkan, sehingga pelayanan kepada pelanggannya bisa berjalan maksimal.
KCN merupakan perusahaan patungan dari PT Karya Tekhnik Utama (KTU) dan KBN yang dibentuk untuk mengelola Pelabuhan Marunda. KCN dibentuk setelah KTU memenangkan tender kerja sama pembangunan pelabuhan di bibir pantai dari Muara Cakung Drain sampai Sungai Blencong dengan pembagian saham 15 persen KBN dan 85 persen dimiliki KTU.
Masalah muncul pada akhir 2012, KBN meminta revisi komposisi saham yang akhirnya disepakati menjadi 50:50. Namun KBN tak mampu menyetor modal hingga batas waktu yang ditentukan karena ternyata tidak diizinkan Kementerian BUMN dan Pemda DKI Jakarta sebagai pemilik saham KBN.
KBN malah tetap menganggap memiliki saham 50 persen di KCN. KBN juga mengirimkan surat penghentian pembangunan Pelabuhan Marunda kepada KCN dan berlanjut pada gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan konsesi.
Jakarta: Konflik internal pemegang saham antara PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN) di Pelabuhan Marunda terus berlanjut. Eks pendiri KBN Yustian Ismail ingin pemerintah turun tangan.
"Presiden Jokowi harus bilang sama Ibu Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno). Ini Pelabuhan Marunda sangat penting dalam kegiatan pelabuhan," kata Yustian di Hotel Rota, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juli 2019.
Keberadaan Pelabuhan Marunda sangat dibutuhkan. Pasalnya, pelabuhan di Jakarta Utara itu dapat menjadi penopang bagi Pelabuhan Tanjung Priok dengan pelayanan berbeda.
Pelabuhan Marunda melayani kegiatan muatan curah seperti batu bara, komoditas cair, dan lainnya. Sementara Pelabuhan Tanjung Priok lebih fokus terhadap bongkar muat kontainer.
Investasi pembangunan Pelabuhan Marunda terus dijalankan untuk memaksimalkan peralatan yang dibutuhkan, sehingga pelayanan kepada pelanggannya bisa berjalan maksimal.
KCN merupakan perusahaan patungan dari PT Karya Tekhnik Utama (KTU) dan KBN yang dibentuk untuk mengelola Pelabuhan Marunda. KCN dibentuk setelah KTU memenangkan tender kerja sama pembangunan pelabuhan di bibir pantai dari Muara Cakung Drain sampai Sungai Blencong dengan pembagian saham 15 persen KBN dan 85 persen dimiliki KTU.
Masalah muncul pada akhir 2012, KBN meminta revisi komposisi saham yang akhirnya disepakati menjadi 50:50. Namun KBN tak mampu menyetor modal hingga batas waktu yang ditentukan karena ternyata tidak diizinkan Kementerian BUMN dan Pemda DKI Jakarta sebagai pemilik saham KBN.
KBN malah tetap menganggap memiliki saham 50 persen di KCN. KBN juga mengirimkan surat penghentian pembangunan Pelabuhan Marunda kepada KCN dan berlanjut pada gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan konsesi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
