Polemik PSI Disebut Awal Munculnya Kejanggalan Anggaran DPRD DKI

Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi tidak kaget dengan kejanggaalan dalam APBD DKI 2021. Dia menyebut penolakan yang disuarakan PSI menjadi awal kecurigaan bawah anggaran DPRD DKI bermasalah.   “Ketika mereka (mayoritas fraksi) walk out, justru menunjukkan pebenaran yang disuarakan PSI. Dan, mereka mencoba memblokir kebenaran itu dengan wal out,” kata Uchok.   Uchok berharap Kementerian Dalam Negeri membatalkan anggaran senilai Rp580 miliar yang dianggap ngaco itu. Anggaran tersebut, kata Uchok, sebaiknya diprioritaskan untuk menyejahterakan warga Ibu Kota.   "Jangan hanya menunda pelaksanaannya. Kalau ditunda, hal seperti ini akan muncul lagi, muncul lagi. Lebih baik semua itu dialokasi ke dinas lain untuk kegiatan melayani masyarakat," ujarnya..   Menurut Uchok, mata anggaran yang disebut Kemendagri ngaco itu hanya menghamburkan uang masyarakat.   "Tidak ada manfaat sama sekali buat masyarakat. Kalau buat anggota dewan pasti senang. Rp580 miliar bisa untuk bergaya dan potensi untuk menambah pundi pendapatan. Masa mau belanja pakaian saja harus ambil dari APBD, memang tidak cukup dari gaji sendiri," ujar Uchok.   Baca: Kemendagri Benahi Anggaran Ngaco Pemprov DKI   Sebelumnya, Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar mengkritisi anggaran RKT DPRD DKI Tahun 2021. Dalam Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati, usulan RKT anggota DPRD DKI tahun 2021 mencapai Rp888 miliar. Artinya, tiap anggota mendapatkan Rp8,3 miliar dalam setahun.   Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta melonjak dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan.   Total anggaran yang diajukan untuk 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota DPRD. Jika dikalikan 106 anggota, legislator menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.