Jakarta: Sejumlah wilayah Jakarta kembali dilanda banjir. Limpahan air ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, menilai normalisasi sungai menjadi salah satu solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta. Terutama, pada wilayah yang menjadi langganan banjir, seperti Cipinang Melayu dan Kampung Melayu, Jakarta Timur.
"Karena untuk wilayah yang sensitif seperti itu harus dinormalisasi sungainya. Kalau tidak diupayakan perubahan struktur yang besar, banjir sulit diatasi," kata Yayat kepada Medcom.id, Sabtu, 20 Februari 2021.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengeklaim Cipinang Melayu terbebas dari banjir. Namun, klaim itu terpatahkan akibat hujan dengan intensitas tinggi sejak Sabtu dini hari.
Menurut Yayat, kawasan Cipinang Melayu bisa terbebas dari banjir bila curah hujan di Jakarta tak sampai 50 meter kubik. "Kalau Jakarta ini 50-100 meter kubik saja sebetulnya sudah ada genangan. Di atas 100 meter kubik, potensi hujan lebat atau sangat lebat ya tidak bisa ditangani," ungkap dia.
Yayat meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja ekstra keras untuk mengatasi banjir. Penanganan banjir tak cukup hanya dengan menambah pompa air.
Menurut Yayat, Pemprov DKI perlu mengulangi penanganan banjir pada 2017. Saat itu, langkah yang diambil Pemprov DKI sangat tepat dalam mengatasi banjir, yakni bersinergi dengan pemerintah pusat melaksanakan normalisasi sungai.
Baca: Jakarta Masih Kebanjiran, Ini Kata Wagub DKI Riza Patria
Yayat menilai penanganan banjir di Jakarta berubah di era kepemimpinan Anies Baswedan. Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lebih memilih membuat sumur resapan dan melakukan naturalisasi sungai dalam mengatasi banjir.
Sementara itu, pemerintah pusat masih tetap ingin normalisasi sungai berjalan di Jakarta. Perbedaan kebijakan itu membuat sungai-sungai yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tidak terurus.
"Banjir itu hanya bisa diselesaikan dengan kesatuan visi, sinergisitas program dan kerja sama, jadi kalau tidak ada itu, tidak akan bisa terselesaikan karena akan berbicara tentang otoritas kewenangan," beber Yayat.
Yayat meminta Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat kembali bersinergi menuntaskan persoalan banjir di Ibu Kota. Persoalan ini dinilai hanya dapat diselesaikan dengan sinergisitas visi, aksi, serta kegiatan.
"Jadi jangan anggap ini salah ini benar, banjir bukan saatnya menyalahkan tapi menyelesaikan bersama-sama," ujar dia.
Jakarta: Sejumlah wilayah Jakarta kembali dilanda
banjir. Limpahan air ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, menilai
normalisasi sungai menjadi salah satu solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta. Terutama, pada wilayah yang menjadi langganan banjir, seperti Cipinang Melayu dan Kampung Melayu, Jakarta Timur.
"Karena untuk wilayah yang sensitif seperti itu harus dinormalisasi sungainya. Kalau tidak diupayakan perubahan struktur yang besar, banjir sulit diatasi," kata Yayat kepada Medcom.id, Sabtu, 20 Februari 2021.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengeklaim Cipinang Melayu terbebas dari banjir. Namun, klaim itu terpatahkan akibat hujan dengan intensitas tinggi sejak Sabtu dini hari.
Menurut Yayat, kawasan Cipinang Melayu bisa terbebas dari banjir bila curah hujan di Jakarta tak sampai 50 meter kubik. "Kalau Jakarta ini 50-100 meter kubik saja sebetulnya sudah ada genangan. Di atas 100 meter kubik, potensi hujan lebat atau sangat lebat ya tidak bisa ditangani," ungkap dia.
Yayat meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja ekstra keras untuk mengatasi banjir. Penanganan banjir tak cukup hanya dengan menambah pompa air.
Menurut Yayat, Pemprov DKI perlu mengulangi penanganan banjir pada 2017. Saat itu, langkah yang diambil Pemprov DKI sangat tepat dalam mengatasi banjir, yakni bersinergi dengan pemerintah pusat melaksanakan normalisasi sungai.
Baca: Jakarta Masih Kebanjiran, Ini Kata Wagub DKI Riza Patria
Yayat menilai penanganan banjir di Jakarta berubah di era kepemimpinan Anies Baswedan. Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lebih memilih membuat sumur resapan dan melakukan naturalisasi sungai dalam mengatasi banjir.
Sementara itu, pemerintah pusat masih tetap ingin normalisasi sungai berjalan di Jakarta. Perbedaan kebijakan itu membuat sungai-sungai yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tidak terurus.
"Banjir itu hanya bisa diselesaikan dengan kesatuan visi, sinergisitas program dan kerja sama, jadi kalau tidak ada itu, tidak akan bisa terselesaikan karena akan berbicara tentang otoritas kewenangan," beber Yayat.
Yayat meminta Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat kembali bersinergi menuntaskan persoalan banjir di Ibu Kota. Persoalan ini dinilai hanya dapat diselesaikan dengan sinergisitas visi, aksi, serta kegiatan.
"Jadi jangan anggap ini salah ini benar, banjir bukan saatnya menyalahkan tapi menyelesaikan bersama-sama," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
