Jakarta: Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI dapat memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system dalam penanganan gempa. Berdasarkan data yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jakarta Selatan dan Timur dilintasi lempeng bumi yang begerak.
"Upaya antisipasi adanya gempa akibat adanya lempengan bumi itu sudah jadi aspirasi (masyarakat) waktu pembahasan anggaran tahun 2023. Kami minta diantisipasi dengan memperkuat early warning system,” ujar Mujiyono dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Februari 2023.
Selain BPBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya seperti Dinas Sosial perlu mengkaji dampak terburuk pasca terjadinya bencana. Komisi A DPRD DKI Jakarta berharap ada sinergisitas kerja antar SKPD terkait dalam penanganan dini gempa.
"Jakarta ini kota besar. Kalau enggak ada persiapan kan itu sangat disayangkan. Bukan hanya BPBD, tetapi juga institusi lain termasuk Dinsos untuk urusan logistiknya,” tegas dia.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD DKI Isnawa Adji menjelaskan Jakarta telah mengalami guncangan gempa sebanyak 27 kali yang bersumber dari luar Ibu Kota sepanjang 2022. Jakarta harus belajar dari kejadian gempa di Cianjur, Jawa Barat, yang menelan kerugian mencapai Rp7 triliun.
"Jakarta itu ada lebih dari 2000 bangunan bertingkat. Mulai dari tingkat empat sampai dengan yang lebih tinggi. Konstruksi tahan gempa mungkin sudah dioptimalkan dibangunan yang lebih tinggi. Tetapi yang rawan adalah rumah-rumah, bangunan-bangunan di bawah empat lantai yang tidak memadai,” jelas Isnawa.
Di samping itu, Isnawa menyebut pihaknya membutuhkan dukungan peralatan teknologi yang canggih, jika terjadi gempa dan perlu dilakukan evakuasi korban. Seperti alat pendeteksi panas suhu tubuh manusia dan kamera yang dapat mencari korban di antara reruntuhan, dan lainnya.
“Nah dibutuhkan peralatan yang sesuai. Peralatan yang canggih dan cepat dalam menangani korban. Saya mengusulkan walaupun tidak di BPBD, bisa juga di SKPD lain yang penting Jakarta punya peralatan itu,” ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Ketua Komisi A DPRD
DKI Jakarta Mujiyono meminta Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) DKI dapat memperkuat sistem peringatan dini atau
early warning system dalam penanganan
gempa. Berdasarkan data yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jakarta Selatan dan Timur dilintasi lempeng bumi yang begerak.
"Upaya antisipasi adanya gempa akibat adanya lempengan bumi itu sudah jadi aspirasi (masyarakat) waktu pembahasan anggaran tahun 2023. Kami minta diantisipasi dengan memperkuat
early warning system,” ujar Mujiyono dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Februari 2023.
Selain BPBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya seperti Dinas Sosial perlu mengkaji dampak terburuk pasca terjadinya bencana. Komisi A DPRD DKI Jakarta berharap ada sinergisitas kerja antar SKPD terkait dalam penanganan dini gempa.
"Jakarta ini kota besar. Kalau enggak ada persiapan kan itu sangat disayangkan. Bukan hanya BPBD, tetapi juga institusi lain termasuk Dinsos untuk urusan logistiknya,” tegas dia.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD DKI Isnawa Adji menjelaskan Jakarta telah mengalami guncangan gempa sebanyak 27 kali yang bersumber dari luar Ibu Kota sepanjang 2022. Jakarta harus belajar dari kejadian gempa di Cianjur, Jawa Barat, yang menelan kerugian mencapai Rp7 triliun.
"Jakarta itu ada lebih dari 2000 bangunan bertingkat. Mulai dari tingkat empat sampai dengan yang lebih tinggi. Konstruksi tahan gempa mungkin sudah dioptimalkan dibangunan yang lebih tinggi. Tetapi yang rawan adalah rumah-rumah, bangunan-bangunan di bawah empat lantai yang tidak memadai,” jelas Isnawa.
Di samping itu, Isnawa menyebut pihaknya membutuhkan dukungan peralatan teknologi yang canggih, jika terjadi gempa dan perlu dilakukan evakuasi korban. Seperti alat pendeteksi panas suhu tubuh manusia dan kamera yang dapat mencari korban di antara reruntuhan, dan lainnya.
“Nah dibutuhkan peralatan yang sesuai. Peralatan yang canggih dan cepat dalam menangani korban. Saya mengusulkan walaupun tidak di BPBD, bisa juga di SKPD lain yang penting Jakarta punya peralatan itu,” ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
