Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) DKI Jakarta, Ilman Basthian
Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) DKI Jakarta, Ilman Basthian

Jakarta Sisakan 223 RW Kumuh Sejak 2013

Nasional pemukiman kumuh
Lis Pratiwi • 09 September 2017 07:04
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Pusat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan DKI Jakarta bebas pemukiman kumuh di 2019. Penataan kawasan kumuh tersebut dilakukan dan diberi nama program 100-0-100.
 
Program rancangan Kementerian PUPR menargetkan pengembang permukiman berkelanjutan dengan fokus tercapainya 100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh nol persen, dan 100 persen akses sanitasi untuk masyarakat Indonesia, termasuk warga Jakarta.
 
Namun, sejak tahun 2013 program ini terhenti dan menyisakan 223 RW kumuh di Jakarta. Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) DKI Jakarta, Ilman Basthian mengatakan penghentian program disebabkan pergeseran fokus pembangunan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Progres terakhir kami memperbaiki pemukiman kumuh itu 2013. Setelah pergantian gubernur fokusnya berubah jadi peningkatan kawasan hunian vertikal atau rumah susun," kata Ilman saat ditemui Metrotvnews.com di kantor DPGP Jakarta Pusat, Jumat 8 September 2017.
 
Dari enam kota administratif DKI Jakarta, tercatat Jakarta Utara dan Jakarta Barat memiliki jumlah RW kumuh terbanyak. Sementara itu, jumlah RW kumuh paling sedikit berada di Kepulauan Seribu. Dari 264 RW kumuh yang diteliti tahun 2013, hanya 41 RW di Jakarta yang tergolong tidak kumuh.
 
Komposisi jumlah RW kumuh tersebut adalah lima di Kepulangan Seribu, 32 di Jakarta Timur, 34 di Jakarta Selatan, 42 di Jakarta Pusat, 55 di Jakarta Barat, dan 55 di Jakarta Utara.
 
"223 itu berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2013. Di lapangan bisa jadi jumlahnya lebih banyak karena ada RW yang belum masuk evaluasi BPS," tutur dia.
 
Menurut Ilman, ada sebelas variabel penentuan kawasan kumuh, yakni kepadatan penduduk, pemanfaatan lahan, keadaan jalan, keadaan drainase atau saluran air, tempat buang air besar, pengangkutan sampah, cara membuang sampah, dan penerangan jalan umum.
 
Variabel lainnya adalah tata letak bangunan, konstruksi bangunan tempat tinggal, dan keadaan ventilasi bangunan. Ilman menuturkan, penataan kawasan kumuh akan kembali dilakukan tahun depan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2022.
 
"Dari 223 RW kumuh yang ada sekarang targetnya 200 RW dibenahi dalam lima tahun. Jadi satu tahun itu ada 40 RW yang ditata. Tapi pelaksanaannya kan bisa lebih banyak, bisa kurang," tandas dia.
 

(SCI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif