Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta. Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Aziz menyebut bahwa fraksinya di DPRD DKI Jakarta sudah meminta pelepasan saham itu sejak tahun lalu.
"Sejak Anies Baswedan-Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, PPP Jakarta sudah meminta mereka untuk melepas saham di perusahaan produsen bir," kata Aziz di Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019.
Sebagai partai islam, kata dia, PPP meyakini minuman keras (miras) dilarang untuk dikonsumsi, terutama bagi umat muslim. PPP DKI Jakarta juga meminta Pemprov DKI lebih berkonsentrasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dengan begitu, kata dia, peran Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan layanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal.
"PPP sudah merekomendasikan agar pemprov DKI memperbaiki portofolio kinerja saham-saham BUMD maupun saham Pemda di beberapa perusaahaan," ujarnya.
Aziz menyebut upaya PPP meminta Pemprov DKI melepas saham bir menunjukkan keberpihakan pada umat Islam. Ia menyayangkan, sampai saat ini masih ada pihak yang tidak menyetujui pelepasan saham di perusahaan bir tersebut.
Baca Juga: Pelepasan Saham Delta Djakarta Dinilai Pencitraan Anies
Kepemilikan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta menjadi polemik. Rencana pelepasan saham oleh Anies dipertanyakan oleh sejumlah fraksi di DPRD DKI.
Pemprov DKI sendiri tercatat memiliki saham sebesar 26,25 persen pada 2019. Saham tersebut merupakan perpaduan antara saham yang dimiliki Pemprov sejak 1970, yakni sebesar 23,34 persen ditambah milik Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya), yang juga milik Pemprov DKI, sebesar 2,91 persen.
Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta. Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Aziz menyebut bahwa fraksinya di DPRD DKI Jakarta sudah meminta pelepasan saham itu sejak tahun lalu.
"Sejak Anies Baswedan-Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, PPP Jakarta sudah meminta mereka untuk melepas saham di perusahaan produsen bir," kata Aziz di Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019.
Sebagai partai islam, kata dia, PPP meyakini minuman keras (miras) dilarang untuk dikonsumsi, terutama bagi umat muslim. PPP DKI Jakarta juga meminta Pemprov DKI lebih berkonsentrasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dengan begitu, kata dia, peran Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan layanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal.
"PPP sudah merekomendasikan agar pemprov DKI memperbaiki portofolio kinerja saham-saham BUMD maupun saham Pemda di beberapa perusaahaan," ujarnya.
Aziz menyebut upaya PPP meminta Pemprov DKI melepas saham bir menunjukkan keberpihakan pada umat Islam. Ia menyayangkan, sampai saat ini masih ada pihak yang tidak menyetujui pelepasan saham di perusahaan bir tersebut.
Baca Juga: Pelepasan Saham Delta Djakarta Dinilai Pencitraan Anies
Kepemilikan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta menjadi polemik. Rencana pelepasan saham oleh Anies dipertanyakan oleh sejumlah fraksi di DPRD DKI.
Pemprov DKI sendiri tercatat memiliki saham sebesar 26,25 persen pada 2019. Saham tersebut merupakan perpaduan antara saham yang dimiliki Pemprov sejak 1970, yakni sebesar 23,34 persen ditambah milik Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya), yang juga milik Pemprov DKI, sebesar 2,91 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
