medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah pengelolaan Terminal Pulogebang, Jakarta Timur dari Unit Pelayanan Teknis (UPT) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BULD).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, perubahan pengelolaan ini diusulkan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta. Alasannya, terminal yang menjadi percontohan seluruh Indonesia itu cukup besar.
" Terminal Pulogebang akan dikelola BLUD atas inisiasi dan prakarsa Kadishubtrans. Saya kira kami sependapat," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2016).
Soni mengatakan, saat ini sedang disiapkan kelembagaan, sesuai dengan peraturan daerah (perda) pembentukan dan susunan perangkat daerah yang baru disahkan oleh DRPD DKI Jakarta.
"Saya kira ini simultan menyiapkan kelembagaannya, sistemnya, sama pengisian dan penyempurnaanya terus berjalan," katanya.
Pihaknya juga terus menyempurnakan berbagai fasilitas di Terminal Pulogebang. Presiden Joko Widodo rencananya bakal meresmikan terminal percontohan di Indonesia itu pada 28 Desember.
"Pembangunan Terminal Pulogebang sebenarnya sudah selesai. Tapi belum siap betul. Terutama rambu-rambu lalu lintas, penunjuk jalan, itu saja yang belum lengkap," ujarnya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/aNrLj21k" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Usai rampung dibangun pada 2012, terminal yang menghabiskan anggaran Rp 448,6 miliar bertujuan menggantikan fungsi Terminal Pulo Gadung. Terminal ini difungsikan untuk transportasi umum jenis Koperasi Wahana Kalpika (KWK), Metro Mini, Damri , Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dan TransJakarta (TJ) koridor XI.
Terminal ini dilengkapi kecanggihan sistem IT seperti closed circuit television (CCTV), pintu sensor, tangga jalan, lift, dan lainnya yang terdapat di setiap blok yang terbagi menjadi tiga.
Blok A dikhususkan untuk tempat istirahat sopir; Blok B tempat keberangkatan bus dan angkutan umum lainnya; dan Blok C jadi tempat menunggu penumpang.
Blok C memiliki lima lantai. Lantai satu sebagai tempat berjualan pegiat UKM. Namun, kios-kios tampak belum siap, masih diperlukan perbaikan. Naik satu tingka berjejer loket-loket perusahaan otobus. Di lantai ini rencana dibangun pusat perbelanjaan.
Lantai dua khusus untuk penumpang yang menunggu keberangkatan. Tak perlu khawatir merasa bosan, deretan televisi plasma berjejer di tiap dinding.
Lantai tiga menjadi tempat pusat perbelanjaan serba ada (pujasera). Di lantai empat tempat kantor pengurus terminal dan PO bus.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/gNQLRBYK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah pengelolaan Terminal Pulogebang, Jakarta Timur dari Unit Pelayanan Teknis (UPT) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BULD).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, perubahan pengelolaan ini diusulkan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta. Alasannya, terminal yang menjadi percontohan seluruh Indonesia itu cukup besar.
" Terminal Pulogebang akan dikelola BLUD atas inisiasi dan prakarsa Kadishubtrans. Saya kira kami sependapat," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2016).
Soni mengatakan, saat ini sedang disiapkan kelembagaan, sesuai dengan peraturan daerah (perda) pembentukan dan susunan perangkat daerah yang baru disahkan oleh DRPD DKI Jakarta.
"Saya kira ini simultan menyiapkan kelembagaannya, sistemnya, sama pengisian dan penyempurnaanya terus berjalan," katanya.
Pihaknya juga terus menyempurnakan berbagai fasilitas di Terminal Pulogebang. Presiden Joko Widodo rencananya bakal meresmikan terminal percontohan di Indonesia itu pada 28 Desember.
"Pembangunan Terminal Pulogebang sebenarnya sudah selesai. Tapi belum siap betul. Terutama rambu-rambu lalu lintas, penunjuk jalan, itu saja yang belum lengkap," ujarnya.
Usai rampung dibangun pada 2012, terminal yang menghabiskan anggaran Rp 448,6 miliar bertujuan menggantikan fungsi Terminal Pulo Gadung. Terminal ini difungsikan untuk transportasi umum jenis Koperasi Wahana Kalpika (KWK), Metro Mini, Damri , Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dan TransJakarta (TJ) koridor XI.
Terminal ini dilengkapi kecanggihan sistem IT seperti closed circuit television (CCTV), pintu sensor, tangga jalan, lift, dan lainnya yang terdapat di setiap blok yang terbagi menjadi tiga.
Blok A dikhususkan untuk tempat istirahat sopir; Blok B tempat keberangkatan bus dan angkutan umum lainnya; dan Blok C jadi tempat menunggu penumpang.
Blok C memiliki lima lantai. Lantai satu sebagai tempat berjualan pegiat UKM. Namun, kios-kios tampak belum siap, masih diperlukan perbaikan. Naik satu tingka berjejer loket-loket perusahaan otobus. Di lantai ini rencana dibangun pusat perbelanjaan.
Lantai dua khusus untuk penumpang yang menunggu keberangkatan. Tak perlu khawatir merasa bosan, deretan televisi plasma berjejer di tiap dinding.
Lantai tiga menjadi tempat pusat perbelanjaan serba ada (pujasera). Di lantai empat tempat kantor pengurus terminal dan PO bus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
