Wagub Djarot Pamer Revolusi Birokrasi DKI

medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah merevolusi birokrasi di Ibu Kota selama dua tahun terakhir. Hal itu dilakukan dengan memperketat pengawasan, aturan dan bongkar pasang jabatan di semua lini.   Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, bongkar pasang birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta telah dilakukan sejak Presiden RI Joko Widodo ‎(Jokowi) menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012.   "Saya harus jelaskan, kami sering dianggap kejam karena selalu bongkar pasang birokrasi. Ini kami lakukan supaya warga Ibu Kota mendapatkan pelayanan terbaik," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016).   Djarot mengatakan, kebijakan Jokowi itu dilanjutkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setelah Jokowi menjadi Presiden. "Bongkar pasang birokrasi itu program yang baik. Makanya Pak Jokowi terpilih menjadi Presiden. Salah satu penyebabnya karena program ini sangat disukai warga," kata Djarot dikuti dari situs resmi Pemprov DKI Beritajakarta.com. PNS DKI. Foto: MI/Ramdani.   Djarot menegaskan, bongkar pasang birokrasi ini akan terus dilakukan. Sehingga tidak ada satu pun pejabat yang merasa berada di zona nyaman.   "Kita butuh pegawai yang cepat, kreatif, dan betul-betul mampu menyelesaikan masalah masyarakat yang terjadi dilapangan. Dengan teknologi yang sekarang, kita mampu lebih cepat mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan yang ada di warga. Bagi pegawai yang lambat, ya sudah dibongkar saja," jelasnya.   Perombakan pejabat dilakukan secara sistemastis dan terencana. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI, Agus Suradika mengaku memiliki stok pejabat eselon II hingga 100 orang. Mereka telah menempuh serangkaian seleksi dan promosi terbuka yang dilakukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) DKI.   Bongkar pasang pejabat besar-besaran dilakukan Ahok pada 2015. Ahok melakukan dua kali pelantikan. 2 Januari 2015, Ahok melantik 4.676 pejabat baru untuk mengisi beberapa kursi jabatan eselon II, III, dan IV. Masih di bulan yang sama, Ahok kembali membongkar dan melantik 701 pejabat eselon II, III, dan IV.