Penerima Dana Hibah DKI tak Sesuai Alamat

Jakarta: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2018 lagi-lagi mendapat sorotan. Kali ini soal penerima dana hibah yang tak sesuai alamat.  Berdasarkan apbd.jakarta.go.id, total dana hibah di RAPBD DKI 2018 mencapai Rp1,7 triliun. Dana tersebut dibagikan untuk 104 badan, lembaga, organisasi swasta, dan ormas. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bakal menyisir penerima dana hibah. Ia ingin penerima dana hibah memperbaiki dokumen administrasi.  "Ini sudah berjalan bertahun-tahun tapi mungkin enggak sesuai alamat sekretariatnya dengan alamat ketua umumnya. Tapi terima kasih sekali teman-teman sudah mengangkat," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 27 November 2017. Sandi bilang, penerima hibah harus jelas dan tertib administrasi, yakni alamat kantor, sekretariat, dan ketua umum. Ini diperlukan agar dana hibah tepat sasaran.  "Kita minta bantuan dari media dan masyarakat untuk memastikan bahwa dana hibah ini tepat sasaran dan tepat manfaat," pungkas dia.  Sebelumnya, dari penelusuran Media Indonesia terhadap beberapa penerima dana hibah yang tertera dalam situs apbd.jakarta.go.id, terdapat ketidaksesuaian. Salah satunya Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) yang menerima Rp40,2 miliar. Himpaudi merupakan salah satu lembaga yang dimasukkan ke daftar penerima dana hibah saat RAPBD DKI 2018 dibahas pemprov di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Sebelumnya, saat Djarot Saiful Hidayat menjadi gubernur, draf pertama RAPBD untuk penerima dana hibah berjumlah 99 lembaga ataupun organisasi dengan nilai Rp1,6 triliun. Di situs APBD DKI, alamat Himpaudi tertera di Jalan Poltangan Raya Nomor 25 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun, alamat itu milik Yayasan Assaadah Poltangan yang di dalamnya terdapat madrasah ibtidayah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madrasah aliyah. Ada juga masjid di dalamnya. Tidak mengenal Saat dimintai konfirmasi, pihak yayasan tidak mengenal dan membantah itu alamat sekretariat Himpaudi. "Enggak tahu Himpaudi itu apa. Kami enggak pernah mengajukan hibah. Saya justru bingung kenapa alamatnya di Poltangan Raya No 25," kata pengurus Yayasan Assaadah, Abdul Gani. Terpisah, Ketua Umum Himpaudi Pusat, Netty Herawati, mengatakan yang menerima dana hibah ialah Himpaudi DKI Jakarta. Ketua Himpaudi DKI Yufi AM Natakusumah pun membenarkan. Yufi mengatakan Himpaudi DKI beralamat di Jl Patra Kuningan Utara No XV, Jaksel. "Jalan Poltangan No 25 itu alamat sekretariat kami untuk surat-menyurat dan lain-lain. Namun, kalau untuk rapat-rapat dan pertemuan, itu di Jl Patra Kuningan Utara No XV, Jaksel. Yayasan Nursaadah (Assaadah) itu posisinya persis di seberang kantor Sekretariat Himpaudi," tuturnya. Namun, jelas bahwa di depan yayasan itu hanya ada warung dan beberapa rumah, tidak ada papan nama Himpaudi. Ferry Safrudin, Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, akan menanyakan itu ke pihak Himpaudi soal kejelasan alamat. Menurutnya, sebelum menerima dana hibah, ada verifikasi status serta kelengkapan lembaga seperti sekretariat dan pengurus. "Saya kurang tahu soal alamat itu. Nanti saya tanyakan kepada mereka," kata dia.  Kejanggalan juga terjadi untuk Majelis Taklim Khoirun Nisa di Jalan Kembang Sakti II, Kp Bugis, RT 03/RW 03 Nomor 45, Kelurahan Kembangan Selatan, Jakbar, yang menerima hibah Rp20 juta. Tidak terdapat papan nama di sana dan hanya seperti rumah dengan parkiran untuk satu mobil. Abdul Jamal, ketua pembina majelis, mengaku memang sudah mengajukan permohonan hibah. Namun, dia belum mendapat informasi akan menerima dana hibah pada 2018. "Saya justru baru tahu dari Anda. Belum ada survei sih setelah kami ajukan proposal sekitar Januari 2017 lalu," kata dia.