Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membiarkan sebagian trotoar di Melawai dikuasai Pedagang Kaki Lima (PKL). Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno berdalih hal tersebut merupakan diskresi atau terobosan regulasi.
"Ada diskresi yang harus kita buat, karena ini ada 75 (tenda PKL) lapangan kerja dikali dua (pegawai PKL). Paling enggak ada 150 lapangan kerja yang kita ingin selamatkan di sini," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu malam, 28 Februari 2018.
Ia memahami hal tersebut bertabrakan dengan tupoksi kerja Satpol PP. Namun, Sandi menilai, Pemprov DKI harus bisa memberikan lapangan kerja melalui diskresi itu. Di sisi lain, ia juga berharap pejalan kaki tetap nyaman melewati trotoar di Melawai, Jakarta Selatan itu.
"Kita juga (berupaya) bagaimana bisa mendorong supaya fungsi dari badan jalan tidak terganggu. Ini yang harus kita pastikan ada kolaborasi dengan masyarakat sekitar," kata Sandi.
Sandi mengklaim, masyarakat sekitar mendukung kehadiran PKL di trotoar Melawai, apalagi karyawan PLN di sana. Sandi menyebut, pegawai PLN tak keberatan dengan keberadaan PKL karena menambah pilihan makan siang pekerja.
Saat ini, Pemprov DKI mendata sebanyak 75 PKL Melawai berdagang di trotoar itu. Pemprov DKI pun akan mendaftarkan PKL ini ke dalam porgram OK-OCE.
"Hari ini kita bisa data, mudah-mudahan mereka bisa gabung dengan OK-OCE sehingga betul-betul bukan bergabung OK-OCE KW 2 tapi bergabung dengan OK-OCE yang original," tandas Sandiaga.
Satuan Polisi Pamong Praja tak bisa berbuat banyak terhadap kebijakan ini. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu akan berkoordinasi dengan Dinas UMKM DKI Jakarta terkait kebijakan tersebut.
"Ya kalau memang sudah kebijakan ya. Saya akan konfirmasi lagi dengan Dinas UMKM, bagaimana teknis pelaksanaannya ya," kata Yani saat dihubungi.
Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membiarkan sebagian trotoar di Melawai dikuasai Pedagang Kaki Lima (PKL). Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno berdalih hal tersebut merupakan diskresi atau terobosan regulasi.
"Ada diskresi yang harus kita buat, karena ini ada 75 (tenda PKL) lapangan kerja dikali dua (pegawai PKL). Paling enggak ada 150 lapangan kerja yang kita ingin selamatkan di sini," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu malam, 28 Februari 2018.
Ia memahami hal tersebut bertabrakan dengan tupoksi kerja Satpol PP. Namun, Sandi menilai, Pemprov DKI harus bisa memberikan lapangan kerja melalui diskresi itu. Di sisi lain, ia juga berharap pejalan kaki tetap nyaman melewati trotoar di Melawai, Jakarta Selatan itu.
"Kita juga (berupaya) bagaimana bisa mendorong supaya fungsi dari badan jalan tidak terganggu. Ini yang harus kita pastikan ada kolaborasi dengan masyarakat sekitar," kata Sandi.
Sandi mengklaim, masyarakat sekitar mendukung kehadiran PKL di trotoar Melawai, apalagi karyawan PLN di sana. Sandi menyebut, pegawai PLN tak keberatan dengan keberadaan PKL karena menambah pilihan makan siang pekerja.
Saat ini, Pemprov DKI mendata sebanyak 75 PKL Melawai berdagang di trotoar itu. Pemprov DKI pun akan mendaftarkan PKL ini ke dalam porgram OK-OCE.
"Hari ini kita bisa data, mudah-mudahan mereka bisa gabung dengan OK-OCE sehingga betul-betul bukan bergabung OK-OCE KW 2 tapi bergabung dengan OK-OCE yang original," tandas Sandiaga.
Satuan Polisi Pamong Praja tak bisa berbuat banyak terhadap kebijakan ini. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu akan berkoordinasi dengan Dinas UMKM DKI Jakarta terkait kebijakan tersebut.
"Ya kalau memang sudah kebijakan ya. Saya akan konfirmasi lagi dengan Dinas UMKM, bagaimana teknis pelaksanaannya ya," kata Yani saat dihubungi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
