medcom.id, Jakarta: Direktur Eksekutif DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Johannes Purba menyebut pembatasan truk di jalur tol Jakarta-Cikampek berpotensi mengganggu perekonomian nasional.
Dia menyebut angkutan ekspedisi, truk dan kendaraan golongan III, IV, dan V mengangkut kebutuhan industri maupun konsumsi dan menjadi salah satu penggerak ekonomi di kawasan Bekasi dan Cikampek.
"Apabila dilakukan pembatasan akan mengurangi produktivitas untuk mendukung kawasan industri dan akhirnya ke perekonomian itu sendiri," katanya, dalam Metro Siang, Selasa 7 November 2017.
Johannes mengatakan secara umum pabrik-pabrik di kawasan industri sudah memiliki jam produksi yang terukur dan rumit. Pembatasan kendaraan yang mengangkut bahan produksi tentu juga berdampak pada distribusi kebutuhan pokok dan bisa jadi mengurangi stok di pasaran.
"Kalau supply berkurang sementara demand sama atau meningkat implikasinya pada harga. Yang menanggung beban sosial ini siapa? Tentu masyarakat," katanya.
Aptrindo, kata Johannes, sempat beberapa kali bertemu BPTJ dan pihak terkait membahas bagaimana mencari akar masalah untuk mengetahui dimana kesalahan yang menyebabkan kemacetan yang kerap mengular di jalur tol. Namun, ternyata pembatasan truk tetap dilakukan meskipun masih dalam tahap uji coba.
Johannes mengatakan secara tidak langsung pembatasan truk baik ekspedisi maupun angkutan barang lain mengurangi produktivitas itu sendiri. Padahal tidak ada pilihan jalur bagi truk untuk mendistribusikan kebutuhan pokok dan industri selain jalur tol.
"Kalau kendaraan pribadi kan bisa lewat tol dan arteri. Truk ini kepentingannya mensuport perekonomian, mendistribusikan barang. Sementara kendaraan pribadi ada yang mau kerja, leisure, dan lain-lain. Ini yang harus diatur dengan bijak," jelasnya.
medcom.id, Jakarta: Direktur Eksekutif DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Johannes Purba menyebut pembatasan truk di jalur tol Jakarta-Cikampek berpotensi mengganggu perekonomian nasional.
Dia menyebut angkutan ekspedisi, truk dan kendaraan golongan III, IV, dan V mengangkut kebutuhan industri maupun konsumsi dan menjadi salah satu penggerak ekonomi di kawasan Bekasi dan Cikampek.
"Apabila dilakukan pembatasan akan mengurangi produktivitas untuk mendukung kawasan industri dan akhirnya ke perekonomian itu sendiri," katanya, dalam
Metro Siang, Selasa 7 November 2017.
Johannes mengatakan secara umum pabrik-pabrik di kawasan industri sudah memiliki jam produksi yang terukur dan rumit. Pembatasan kendaraan yang mengangkut bahan produksi tentu juga berdampak pada distribusi kebutuhan pokok dan bisa jadi mengurangi stok di pasaran.
"Kalau supply berkurang sementara demand sama atau meningkat implikasinya pada harga. Yang menanggung beban sosial ini siapa? Tentu masyarakat," katanya.
Aptrindo, kata Johannes, sempat beberapa kali bertemu BPTJ dan pihak terkait membahas bagaimana mencari akar masalah untuk mengetahui dimana kesalahan yang menyebabkan kemacetan yang kerap mengular di jalur tol. Namun, ternyata pembatasan truk tetap dilakukan meskipun masih dalam tahap uji coba.
Johannes mengatakan secara tidak langsung pembatasan truk baik ekspedisi maupun angkutan barang lain mengurangi produktivitas itu sendiri. Padahal tidak ada pilihan jalur bagi truk untuk mendistribusikan kebutuhan pokok dan industri selain jalur tol.
"Kalau kendaraan pribadi kan bisa lewat tol dan arteri. Truk ini kepentingannya mensuport perekonomian, mendistribusikan barang. Sementara kendaraan pribadi ada yang mau kerja, leisure, dan lain-lain. Ini yang harus diatur dengan bijak," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
