Jakarta: Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono didesak segera menuntaskan polemik warga binaan Kampung Susun Bayam (KSB), Jakarta Utara. Para warga luntang-lantung menanti kepastian untuk menempati hunian mereka selama delapan bulan ini.
“Hadirlah di sini, lihat warganya. Jangan hanya duduk, bolak-balik Balai Kota Istana saja, di sinilah istana yang sesungguhnya bersama rakyatnya. Liat rakyatnya, betapa penderitaan warga Jakarta,” kata anggota DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino saat menyambangi Kampung Bayam, Jakarta Utara, Rabu, 23 Agustus 2023.
Menurut dia, Heru seakan-akan tidak menunjukkan political will guna menyelesaikan permasalahan warga binaan Kampung Bayam. Padahal, warga tak henti-hentinya mendapatkan intimidasi psikis dari petugas keamanan, akses listrik, air, dan tempat ibadah.
“Bahkan ada tumbuhan atau tanaman yang ditanami warga berupa cabai dan lain-lain juga dibersihkan, ini kan tidak ada rasa kemanusiaan yang kami lihat daripada Pemprov DKI terhadap nasib warga,” ucap politikus Partai NasDem ini.
Dia menyampaikan para warga telah menerima daftar nama setiap unit. Namun, mereka seakan-akan diusir dan dilarang tinggal di rusun tersebut.
Wibi meminta para pejabat yang mengurus kesiapan Jakarta International Stadium (JIS) untuk menjadi stadion pertandingan Piala Dunia U-17 tak sekadar mengurusi karpet rumput. Tetapi, harus mengurus warga yang di sekitar stadion.
“Besok ada event Pildun U-17 seluruh mata dunia ada di sini, ini yang mau dipertontonkan kepada dunia? Ketidakadilan seperti ini? Kita enggak bisa tinggal diam,” tutur dia.
Mulanya, warga KSB Muhammad Furqon optimis pertanian yang mereka miliki dapat memberikan manfaat secara finansial. Namun, ia merasa justru diperlakukan seperti sampah daur ulang oleh pemangku kebijakan.
“Ayo dong kebijakan itu berikanlah kepada masyarakat untuk maju madani. Jadi jangan sampai lagi kami ke sampah lagi, kami udah didaur ulang loh. Ya pak Pj boleh lah tes kami untuk pertaniannya nggak papa,” tukas Furqon.
Warga KSB, Furqon, mengaku telah berulang kali meminta kejelasan kepada sejumlah pihak berwenang terkait nasibnya dan warga KSB. Mereka sempat menawar biaya sewa Rp600 ribu perbulan dari harga Rp750 ribu yang ditetapkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
“Enggak masuk diakal, ketika kami datang ke Jakpro, Jakpro berkata Pj gubernur, Pj gubernur bilang ke wali kota, wali kota bilang lagi ke direktur Jakarta Propertindo,” ujar dia.
(Nadia Ayu Soraya)
Jakarta:
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono didesak segera menuntaskan polemik warga binaan
Kampung Susun Bayam (KSB), Jakarta Utara. Para warga luntang-lantung menanti kepastian untuk menempati hunian mereka selama delapan bulan ini.
“Hadirlah di sini, lihat warganya. Jangan hanya duduk, bolak-balik Balai Kota Istana saja, di sinilah istana yang sesungguhnya bersama rakyatnya. Liat rakyatnya, betapa penderitaan warga Jakarta,” kata anggota DPRD
DKI Jakarta Wibi Andrino saat menyambangi Kampung Bayam, Jakarta Utara, Rabu, 23 Agustus 2023.
Menurut dia, Heru seakan-akan tidak menunjukkan political will guna menyelesaikan permasalahan warga binaan Kampung Bayam. Padahal, warga tak henti-hentinya mendapatkan intimidasi psikis dari petugas keamanan, akses listrik, air, dan tempat ibadah.
“Bahkan ada tumbuhan atau tanaman yang ditanami warga berupa cabai dan lain-lain juga dibersihkan, ini kan tidak ada rasa kemanusiaan yang kami lihat daripada Pemprov DKI terhadap nasib warga,” ucap politikus Partai NasDem ini.
Dia menyampaikan para warga telah menerima daftar nama setiap unit. Namun, mereka seakan-akan diusir dan dilarang tinggal di rusun tersebut.
Wibi meminta para pejabat yang mengurus kesiapan Jakarta International Stadium (JIS) untuk menjadi stadion pertandingan Piala Dunia U-17 tak sekadar mengurusi karpet rumput. Tetapi, harus mengurus warga yang di sekitar stadion.
“Besok ada
event Pildun U-17 seluruh mata dunia ada di sini, ini yang mau dipertontonkan kepada dunia? Ketidakadilan seperti ini? Kita enggak bisa tinggal diam,” tutur dia.
Mulanya, warga KSB Muhammad Furqon optimis pertanian yang mereka miliki dapat memberikan manfaat secara finansial. Namun, ia merasa justru diperlakukan seperti sampah daur ulang oleh pemangku kebijakan.
“Ayo dong kebijakan itu berikanlah kepada masyarakat untuk maju madani. Jadi jangan sampai lagi kami ke sampah lagi, kami udah didaur ulang loh. Ya pak Pj boleh lah tes kami untuk pertaniannya nggak papa,” tukas Furqon.
Warga KSB, Furqon, mengaku telah berulang kali meminta kejelasan kepada sejumlah pihak berwenang terkait nasibnya dan warga KSB. Mereka sempat menawar biaya sewa Rp600 ribu perbulan dari harga Rp750 ribu yang ditetapkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
“Enggak masuk diakal, ketika kami datang ke Jakpro, Jakpro berkata Pj gubernur, Pj gubernur bilang ke wali kota, wali kota bilang lagi ke direktur Jakarta Propertindo,” ujar dia.
(
Nadia Ayu Soraya)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
