Jakarta: Anggota DPRD DKI Fraksi Partai NasDem Nova Harivan Paloh menyebut Pemprov DKI tak bisa membuat skala prioritas terhadap kebutuhan warga Jakarta. Buktinya, masih banyak warga yang tak memiliki sanitasi dan septic tank.
"Pemprov enggak perhatian masalah ini. Mungkin sudah terlalu banyak kerjaan. Padahal mudah, di rumah padat penduduk tinggal bikin ipal komunal," kata Nova saat dihubungi, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.
Nova juga mengkritik kerja Pemprov DKI yang dinilai lambat mengatasi masalah sanitasi. Pasalnya, Pemprov DKI baru bergerak setelah ada kabar warga tidak memiliki sanitasi.
Pemprov DKI akan menganggarkan Rp166 miliar untuk pembuatan Ipal komunal pada 2020. Anggaran tersebut berasal dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020.
"Inilah kebiasaan Pemprov, ada masalah dulu baru bergerak. Enggak ada ada perencanaan yang jelas. Seharusnya ada skala prioritas," kata Nova.
Dia menyarankan Pemprov DKI membuat skala prioritas. Pengadaan sanitasi harus menjadi salah satu program utama.
"Jadi, jangan sampai bergerak kalau ada masalah. Itu salah. Kan ini ironi, dengan APBD kurang lebih Rp80 triliun tapi masalah sanitasi enggak bisa diprioritaskan," pungkas dia.
Jakarta: Anggota DPRD DKI Fraksi Partai NasDem Nova Harivan Paloh menyebut Pemprov DKI tak bisa membuat skala prioritas terhadap kebutuhan warga Jakarta. Buktinya, masih banyak warga yang tak memiliki sanitasi dan
septic tank.
"Pemprov enggak perhatian masalah ini. Mungkin sudah terlalu banyak kerjaan. Padahal mudah, di rumah padat penduduk tinggal bikin ipal komunal," kata Nova saat dihubungi, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.
Nova juga mengkritik kerja Pemprov DKI yang dinilai lambat mengatasi masalah sanitasi. Pasalnya, Pemprov DKI baru bergerak setelah ada kabar warga tidak memiliki sanitasi.
Pemprov DKI akan menganggarkan Rp166 miliar untuk pembuatan Ipal komunal pada 2020. Anggaran tersebut berasal dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020.
"Inilah kebiasaan Pemprov, ada masalah dulu baru bergerak. Enggak ada ada perencanaan yang jelas. Seharusnya ada skala prioritas," kata Nova.
Dia menyarankan Pemprov DKI membuat skala prioritas. Pengadaan sanitasi harus menjadi salah satu program utama.
"Jadi, jangan sampai bergerak kalau ada masalah. Itu salah. Kan ini ironi, dengan APBD kurang lebih Rp80 triliun tapi masalah sanitasi enggak bisa diprioritaskan," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
