medcom.id, Jakarta: Kepala Dinas Pendidkan DKI Sopan Adrianto memastikan setiap siswa kurang mampu mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sopan juga tidak membenarkan tindakan oknum Dinas Pendidikan DKI yang mempersulit pembuatan KJP.
"Semua yang membutuhkan harus mendapatkan KJP. Tidak boleh dipersulit," kata Sopan kepada Metrotvnews.com, Senin (11/7/2016).
Bagi yang merasa dipersulit, Sopan meminta warga melapor ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (P60) Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dia berjanji akan membantu.
"Dan yang terbukti mempersulit pasti akan ditindak tegas. Dilaporkan saja, kami siap menindaklanjuti," kata Sopan.
Secara prosedur, Sopan menerangkan, pengajuan KJP harus didaftarkan melalui sekolah siswa terkait. Setelah itu sekolah akan mengunjungi rumah siswa dan diteruskan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
"Bila oke, maka akan diteruskan, baru diproses untuk diusulkan sebagai penerima KJP," jelas Sopan.
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, mengunjungi PTSP Jakarta Pusat. Dalam sidaknya, Yuddy bertemu warga yang mengaku kesulitan mengurus KJP. Warga tersebut sudah datang ke kantor Kecamatan Gambir tapi kesusahan mengurus KJP.
Yuddy kemudian meminta dinas terkait memperbaiki pelayanan publik setempat dengan menempatkan bagian informasi di depan kantor.
"Bagian informasi kok enggak ada tulisan informasinya," Kritik Yuddy.
Tahun ini pemprov DKI Jakarta menyiapkan Rp2,5 triliun untuk menyubsidi pendidikan siswa di DKI dalam bentuk KJP. Uang ini dipergunakan oleh 527.723 siswa SD, SMP, dan SMA.
medcom.id, Jakarta: Kepala Dinas Pendidkan DKI Sopan Adrianto memastikan setiap siswa kurang mampu mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sopan juga tidak membenarkan tindakan oknum Dinas Pendidikan DKI yang mempersulit pembuatan KJP.
"Semua yang membutuhkan harus mendapatkan KJP. Tidak boleh dipersulit," kata Sopan kepada
Metrotvnews.com, Senin (11/7/2016).
Bagi yang merasa dipersulit, Sopan meminta warga melapor ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (P60) Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dia berjanji akan membantu.
"Dan yang terbukti mempersulit pasti akan ditindak tegas. Dilaporkan saja, kami siap menindaklanjuti," kata Sopan.
Secara prosedur, Sopan menerangkan, pengajuan KJP harus didaftarkan melalui sekolah siswa terkait. Setelah itu sekolah akan mengunjungi rumah siswa dan diteruskan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
"Bila oke, maka akan diteruskan, baru diproses untuk diusulkan sebagai penerima KJP," jelas Sopan.
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, mengunjungi PTSP Jakarta Pusat. Dalam sidaknya, Yuddy bertemu warga yang mengaku kesulitan mengurus KJP. Warga tersebut sudah datang ke kantor Kecamatan Gambir tapi kesusahan mengurus KJP.
Yuddy kemudian meminta dinas terkait memperbaiki pelayanan publik setempat dengan menempatkan bagian informasi di depan kantor.
"Bagian informasi kok enggak ada tulisan informasinya," Kritik Yuddy.
Tahun ini pemprov DKI Jakarta menyiapkan Rp2,5 triliun untuk menyubsidi pendidikan siswa di DKI dalam bentuk KJP. Uang ini dipergunakan oleh 527.723 siswa SD, SMP, dan SMA.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
