medcom.id, Jakarta: Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi yang melintasi jalur protokol ibu kota menunjukkan tren positif. Tak hanya pada kendaraan roda dua, pembatasan mobil pribadi juga efektif mengurangi kemacetan.
"Setelah dikaji Dinas Perhubungan dengan sejumlah perguruan tingggi, adanya 3 in 1, ganjil genap, pelarangan sepeda motor, hasilnya travel time atau waktu tempuh itu meningkat. Volume kendaraan melewati jalur tersebut menurun dan kecepatannya meningkat," ungkap Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagara, dalam Metro Pagi Primetime, Jumat 10 November 2017.
Selain membatasi jumlah kendaraan dan mengurangi kemacetan, Halim mengatakan hal yang paling penting dari penerapan kebijakan tersebut adalah perubahan pola pikir masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal.
"Juga jenis pelanggaran dan kecelakan yang didominasi kendaraan roda dua menurun, berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya," katanya.
Melihat data yang diungkapkan Ditlantas Polda Metro Jaya, Pengamat Tata Kota Nirwono Joga juga sepakat bahwa pembatasan kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat menunjukkan tren positif mengurangi kemacetan.
Setidaknya, ada tiga hal yang menunjukkan bahwa sistem lalu lintas di ibu kota sudah menuju perbaikan. Di antaranya, adalah ruang jalan yang semakin luas. Faktanya, pembatasan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor terbukti mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
"Kedua, waktu tempuh juga sebelumnya 8-10 menit, setelah ada pelarangan menjadi 6 menit dan ketiga angka kecelakaan turun didukung data Ditlantas," kata Joga.
Menurut Joga jika kemudian data ini yang dijadikan sebagai acuan maka seharusnya yang dilakukan dalam konsep perkotaan adalah mendorong orang untuk menggunakan transportasi publik. Didukung jalur aman dan nyaman.
Joga pun membayangkan bahwa suatu saat ada penyewaan sepeda sehingga pengguna jalan bisa bersepeda ke lokasi terdekat. Yang terpenting, kata Dia, membatasi pergerakan kendaraan pribadi.
"Membatasi ini bukan melarang dan berkaca dari hasil kajian tadi yang harus dilakukan justru perluasan pelarangan motor," katanya.
Joga mengatakan jika melihat konsep seperti itu yang justru harus dilakukan oleh pemerintah adalah membangun lebih banyak trotoar dan memperpanjang jalur pembatasan kendaraan roda dua, bukan malah menghapusnya.
"Jadi prinsip dasar yang harus dipahami bersama kalau ingin kota itu menjadi layak huni, sehat, dan sebagainya, sediakan trotoar yang baik optimalkan angkutan massal dan batasi pergerakan kendaraan pribadi," jelasnya.
medcom.id, Jakarta: Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi yang melintasi jalur protokol ibu kota menunjukkan tren positif. Tak hanya pada kendaraan roda dua, pembatasan mobil pribadi juga efektif mengurangi kemacetan.
"Setelah dikaji Dinas Perhubungan dengan sejumlah perguruan tingggi, adanya 3 in 1, ganjil genap, pelarangan sepeda motor, hasilnya travel time atau waktu tempuh itu meningkat. Volume kendaraan melewati jalur tersebut menurun dan kecepatannya meningkat," ungkap Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagara, dalam
Metro Pagi Primetime, Jumat 10 November 2017.
Selain membatasi jumlah kendaraan dan mengurangi kemacetan, Halim mengatakan hal yang paling penting dari penerapan kebijakan tersebut adalah perubahan pola pikir masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal.
"Juga jenis pelanggaran dan kecelakan yang didominasi kendaraan roda dua menurun, berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya," katanya.
Melihat data yang diungkapkan Ditlantas Polda Metro Jaya, Pengamat Tata Kota Nirwono Joga juga sepakat bahwa pembatasan kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat menunjukkan tren positif mengurangi kemacetan.
Setidaknya, ada tiga hal yang menunjukkan bahwa sistem lalu lintas di ibu kota sudah menuju perbaikan. Di antaranya, adalah ruang jalan yang semakin luas. Faktanya, pembatasan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor terbukti mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
"Kedua, waktu tempuh juga sebelumnya 8-10 menit, setelah ada pelarangan menjadi 6 menit dan ketiga angka kecelakaan turun didukung data Ditlantas," kata Joga.
Menurut Joga jika kemudian data ini yang dijadikan sebagai acuan maka seharusnya yang dilakukan dalam konsep perkotaan adalah mendorong orang untuk menggunakan transportasi publik. Didukung jalur aman dan nyaman.
Joga pun membayangkan bahwa suatu saat ada penyewaan sepeda sehingga pengguna jalan bisa bersepeda ke lokasi terdekat. Yang terpenting, kata Dia, membatasi pergerakan kendaraan pribadi.
"Membatasi ini bukan melarang dan berkaca dari hasil kajian tadi yang harus dilakukan justru perluasan pelarangan motor," katanya.
Joga mengatakan jika melihat konsep seperti itu yang justru harus dilakukan oleh pemerintah adalah membangun lebih banyak trotoar dan memperpanjang jalur pembatasan kendaraan roda dua, bukan malah menghapusnya.
"Jadi prinsip dasar yang harus dipahami bersama kalau ingin kota itu menjadi layak huni, sehat, dan sebagainya, sediakan trotoar yang baik optimalkan angkutan massal dan batasi pergerakan kendaraan pribadi," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
