medcom.id, Jakarta: Perizinan menjadi kunci utama nasib proyek reklamasi Teluk Jakarta. Pembangunan tidak bisa terlaksana tanpa dasar hukum yang jelas.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menjawab pertayaan apakah izin menjadi kunci kelanjutan proyek reklamasi.
"Di negara hukum kan harus begitu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat 3 November 2017.
Pokitikus PKS itu menyebutkan, tidak rampungnya masalah perizinan suatu pembangunan akan menyulitkan semua pihak, termasuk masyarakat.
"Kalau tidak selesai bagaimana kemudian kegiatan publik bisa dilakukan," ungkap dia.
Dia tak ingin, reklamasi Teluk Jakarta kemudian menjadi contoh yang buruk bagi daerah lain. Maka, masalah perizinan harus diselesaikan dengan baik agar tidak menimbulkan polemik.
"Nanti orang di daerah lain asal bangun tetapi landasan hukum tidak ada akan menyulitkan pengembang, pemda, dan masyarakat sebagai pembeli kalau status hukum bermasalah," tandas dia.
medcom.id, Jakarta: Perizinan menjadi kunci utama nasib proyek reklamasi Teluk Jakarta. Pembangunan tidak bisa terlaksana tanpa dasar hukum yang jelas.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menjawab pertayaan apakah izin menjadi kunci kelanjutan proyek reklamasi.
"Di negara hukum kan harus begitu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat 3 November 2017.
Pokitikus PKS itu menyebutkan, tidak rampungnya masalah perizinan suatu pembangunan akan menyulitkan semua pihak, termasuk masyarakat.
"Kalau tidak selesai bagaimana kemudian kegiatan publik bisa dilakukan," ungkap dia.
Dia tak ingin, reklamasi Teluk Jakarta kemudian menjadi contoh yang buruk bagi daerah lain. Maka, masalah perizinan harus diselesaikan dengan baik agar tidak menimbulkan polemik.
"Nanti orang di daerah lain asal bangun tetapi landasan hukum tidak ada akan menyulitkan pengembang, pemda, dan masyarakat sebagai pembeli kalau status hukum bermasalah," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
