Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercayakan pembangunan pabrik minyak goreng yang diwacanakan PT Food Station Tjipinang Jaya selaku BUMD milik DKI Jakarta. Pembangunan fasilitas tersebut, kabarnya akan menggandeng BUMD milik Provinsi Jawa Barat (PT Agro Jabar) dan milik Jawa Tengah (PT Jateng Agro Berdikari).
"Itu terserah saja, kami berikan kelonggaran seluas-luasnya untuk BUMD DKI dan BUMD provinsi lain baik Jawa Barat, Jawa Tengah, atau daerah lain, silakan. Ini kan kerja sama yang baik dan harus saling mendukung," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria
di Balai Kota Jakarta, dilansir Antara, Senin, 4 April 2022.
Riza menggambarkan selama ini pengadaan minyak goreng dilakukan oleh pihak swasta. Karena itu, jika BUMD provinsi memiliki inisiatif dan bekerja sama, diharapkan akan memiliki efek berganda.
"Namun pesan kami harus dilihat dan dicek kembali, karena butuh lahan, modal, pengalaman. Kalau niatnya baik harus dipastikan," tutur Riza.
Baca: BUMD dan SKPD DKI Diminta Pantau Stok Pangan Hingga Lebaran
PT Food Station Tjipinang Jaya menyebutkan wacana pembangunan pabrik minyak goreng bekerja sama dengan BUMD Jabar dan BUMD Jateng masih di tahap penjajakan. Tahapan yang harus dilalui masih panjang.
"Jadi bisa dibilang ini baru rencana kerja sama, belum pembangunan. Setelah penjajakan ini, baru kita lakukan studi internal, habis itu baru melakukan kajian dengan pihak ketiga. Tahapannya masih panjang," kata Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo.
Jika terealisasi, kata Pamrihadi, pembangunan pabrik minyak goreng tersebut akan dilakukan di luar Jakarta dengan menggandeng BUMD milik Provinsi Jawa Barat (PT Agro Jabar) atau milik Jawa Tengah (PT Jateng Agro Berdikari). Hal itu karena di Ibu Kota tidak boleh dibangun pabrik minyak goreng.
Pamrihadi baru berdialog dengan PT Agro Jabar yang menawarkan lahan miliknya di Purwakarta untuk membangun pabrik minyak goreng di sana. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Food Station masih dalam diskusi awal dengan direksi PT Agro Jabar, PT Jateng Agro Berdikari, dan PTPN Holding.
Idenya, tiga BUMD akan membangun pabrik pengemasan minyak goreng di daerah Kendal, Jawa Tengah, atau Purwakarta dengan skema KSO, dengan tiga BUMD tersebut sekaligus menjadi distributor di regionalnya masing masing.
Adapun PTPN Holding akan menjadi suplai bahan baku olein yang diproduksi oleh pabrik PTPN VIII yang ada di Semangkei, Sumatera Utara.
Dasar pembuatan pabrik adalah karena potensi pasar minyak goreng di masing-masing daerah dan memungkinkan para BUMD berperan dalam kestabilan harga dan ketersediaan. "Terkait keuntungan, tentu saja BUMD hanya akan mengambil sedikit keuntungan karena tujuan utamanya adalah kestabilan harga dan ketersediaan pasokan," kata Pamrihadi.
Jakarta: Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mempercayakan pembangunan pabrik minyak goreng yang diwacanakan PT Food Station Tjipinang Jaya selaku BUMD milik DKI Jakarta. Pembangunan fasilitas tersebut, kabarnya akan menggandeng BUMD milik Provinsi Jawa Barat (PT Agro Jabar) dan milik Jawa Tengah (PT Jateng Agro Berdikari).
"Itu terserah saja, kami berikan kelonggaran seluas-luasnya untuk
BUMD DKI dan BUMD provinsi lain baik Jawa Barat, Jawa Tengah, atau daerah lain, silakan. Ini kan kerja sama yang baik dan harus saling mendukung," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria
di Balai Kota Jakarta, dilansir Antara, Senin, 4 April 2022.
Riza menggambarkan selama ini pengadaan minyak goreng dilakukan oleh pihak swasta. Karena itu, jika BUMD provinsi memiliki inisiatif dan bekerja sama, diharapkan akan memiliki efek berganda.
"Namun pesan kami harus dilihat dan dicek kembali, karena butuh lahan, modal, pengalaman. Kalau niatnya baik harus dipastikan," tutur Riza.
Baca:
BUMD dan SKPD DKI Diminta Pantau Stok Pangan Hingga Lebaran
PT Food Station Tjipinang Jaya menyebutkan wacana pembangunan pabrik minyak goreng bekerja sama dengan BUMD Jabar dan BUMD Jateng masih di tahap penjajakan. Tahapan yang harus dilalui masih panjang.
"Jadi bisa dibilang ini baru rencana kerja sama, belum pembangunan. Setelah penjajakan ini, baru kita lakukan studi internal, habis itu baru melakukan kajian dengan pihak ketiga. Tahapannya masih panjang," kata Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo.
Jika terealisasi, kata Pamrihadi, pembangunan pabrik minyak goreng tersebut akan dilakukan di luar Jakarta dengan menggandeng BUMD milik Provinsi Jawa Barat (PT Agro Jabar) atau milik Jawa Tengah (PT Jateng Agro Berdikari). Hal itu karena di Ibu Kota tidak boleh dibangun pabrik minyak goreng.
Pamrihadi baru berdialog dengan PT Agro Jabar yang menawarkan lahan miliknya di Purwakarta untuk membangun pabrik minyak goreng di sana. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Food Station masih dalam diskusi awal dengan direksi PT Agro Jabar, PT Jateng Agro Berdikari, dan PTPN Holding.
Idenya, tiga BUMD akan membangun pabrik pengemasan minyak goreng di daerah Kendal, Jawa Tengah, atau Purwakarta dengan skema KSO, dengan tiga BUMD tersebut sekaligus menjadi distributor di regionalnya masing masing.
Adapun PTPN Holding akan menjadi suplai bahan baku olein yang diproduksi oleh pabrik PTPN VIII yang ada di Semangkei, Sumatera Utara.
Dasar pembuatan pabrik adalah karena potensi pasar minyak goreng di masing-masing daerah dan memungkinkan para BUMD berperan dalam kestabilan harga dan ketersediaan. "Terkait keuntungan, tentu saja BUMD hanya akan mengambil sedikit keuntungan karena tujuan utamanya adalah kestabilan harga dan ketersediaan pasokan," kata Pamrihadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEV)
