Jakarta: Ada beberapa poin aspirasi dari masyarakat yang didapatkan dari hasil reses pimpinan dan anggota DPRD DKI. Aspirasi itu akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk dimasukkan ke dalam program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.
“Kompilasi aspirasi masyarakat ini akan kami sampaikan kepada Gubernur (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi, serta kajian lebih lanjut dalam tahapan perencanaan program Musrenbang dan penyusunan RAPBD,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri, Jakarta, Rabu, 6 April 2022.
Poin aspirasi masyarakat itu dibacakan anggota Komisi E, Idris Ahmad, dalam rapat paripurna DPRD DKI. Ada sejumlah poin di masing-masing bidang yang ditekankan DPRD DKI untuk penyempurnaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pertama, DPRD DKI meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta membuat posko pemadam di daerah rawan kebakaran. Terutama, wilayah Kapuk Muara, Jakarta Utara.
“Mengingat wilayah Kapuk Muara merupakan daerah yang rawan terjadi kebakaran, maka kami mengusulkan agar pemadam kebakaran dapat stand by di sana untuk memaksimalkan dan mempercepat proses antisipasi, serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan,” kata Idris.
Baca: Butuh Waktu 8 Jam Mengatasi Genangan di Cipinang Melayu
Kedua, para legislator meminta Pemprov DKI dapat membantu warga untuk menggerakan roda perekonomian pascapandemi covid-19 melalui program Jakpreneur. Mereka mengusulkan Pemprov DKI bisa menyuntikkan modal kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Juga bisa memberikan pelatihan Koperasi diharapkan masyarakat lebih kreatif mengembangkan usahanya,” ucap Idris.
Ketiga, DPRD DKI mendorong Pemprov DKI membuat gorong-gorong di sejumlah wilayah rawan tergenang. Hal ini untu memitigasi terjadinya banjir.
“Memohon agar Pemprov segera merealisasikan pembuatan gorong-gorong saluran air Tanjung Priok, normalisasi gorong-gorong di Kelurahan Kebon Jeruk, dan mengeruk gorong-gorong di Kelurahan Tegal Alur, Kebon Kosong, Kemayoran,” ungkap Idris.
Terakhir, DPRD DKI mendorong Pemprov DKI agar meningkatkan kesejahteraan pengurus dan tenaga pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Legislator menilai dibutuhkan hibah PAUD untuk mendukung aktivitas belajar dan mengajar, serta pembangunan sarana dan prasarana untuk PAUD di wilayah Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.
“Selain itu, perbaikan PAUD juga dibutuhkan di Kelurahan Pondok Kopi dan di Kelurahan Harapan Mulya,” ujar dia.
Jakarta: Ada beberapa poin aspirasi dari masyarakat yang didapatkan dari hasil reses pimpinan dan anggota
DPRD DKI. Aspirasi itu akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi (
Pemprov) DKI Jakarta untuk dimasukkan ke dalam program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.
“Kompilasi aspirasi masyarakat ini akan kami sampaikan kepada Gubernur (Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan) untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi, serta kajian lebih lanjut dalam tahapan perencanaan program Musrenbang dan penyusunan RAPBD,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri, Jakarta, Rabu, 6 April 2022.
Poin aspirasi masyarakat itu dibacakan anggota Komisi E, Idris Ahmad, dalam rapat paripurna DPRD DKI. Ada sejumlah poin di masing-masing bidang yang ditekankan DPRD DKI untuk penyempurnaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pertama, DPRD DKI meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta membuat posko pemadam di daerah rawan kebakaran. Terutama, wilayah Kapuk Muara, Jakarta Utara.
“Mengingat wilayah Kapuk Muara merupakan daerah yang rawan terjadi kebakaran, maka kami mengusulkan agar pemadam kebakaran dapat
stand by di sana untuk memaksimalkan dan mempercepat proses antisipasi, serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan,” kata Idris.
Baca:
Butuh Waktu 8 Jam Mengatasi Genangan di Cipinang Melayu
Kedua, para legislator meminta Pemprov DKI dapat membantu warga untuk menggerakan roda perekonomian pascapandemi covid-19 melalui program Jakpreneur. Mereka mengusulkan Pemprov DKI bisa menyuntikkan modal kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Juga bisa memberikan pelatihan Koperasi diharapkan masyarakat lebih kreatif mengembangkan usahanya,” ucap Idris.
Ketiga, DPRD DKI mendorong Pemprov DKI membuat gorong-gorong di sejumlah wilayah rawan tergenang. Hal ini untu memitigasi terjadinya banjir.
“Memohon agar Pemprov segera merealisasikan pembuatan gorong-gorong saluran air Tanjung Priok, normalisasi gorong-gorong di Kelurahan Kebon Jeruk, dan mengeruk gorong-gorong di Kelurahan Tegal Alur, Kebon Kosong, Kemayoran,” ungkap Idris.
Terakhir, DPRD DKI mendorong Pemprov DKI agar meningkatkan kesejahteraan pengurus dan tenaga pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Legislator menilai dibutuhkan hibah PAUD untuk mendukung aktivitas belajar dan mengajar, serta pembangunan sarana dan prasarana untuk PAUD di wilayah Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.
“Selain itu, perbaikan PAUD juga dibutuhkan di Kelurahan Pondok Kopi dan di Kelurahan Harapan Mulya,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
