medcom.id, Depok: PT Pos Indonesia di Depok, Jawa Barat, belum bisa melayani penukaran Kartu Perlindungan Sosial dengan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. PT Pos juga belum bisa melayani pencairan dana tiga kartu sakti andalan Presiden Joko Widodo itu.
"Belum ada (pencairan KPS di Depok). Informasi berkaitan dengan kantor pos, sampai kemarin di Depok belum dapat instruksi (pencairan dana KPS). Sampai hari ini kantor pos juga masih menunggu," kata Kepala Seksi Bina Sosial O Sudarya kepada Metrotvnews.com di kantor Dinas Sosial, Depok, Jawa Barat, Selasa (18/11/2014).
Menurut dia, Dinas Sosial sebagai pendamping menunggu kesiapan dari PT Pos Indonesia sebagai pelaksana pencairan dana. Dinas Sosial, kata Sudarya, segera melakukan rapat koordinasi dengan PT Pos Indonesia untuk menetapkan jumlah penerima dana KPS serta menentukan jadwal pencairan dana tersebut.
"Kita akan rapat dengan PT Pos tentang teknis pencairan itu (dana KPS). Kita di Depok kan ada 11 kecamatan dan akan kita lihat titik mana saja yang ada Pos-nya untuk pencairan dana," ujar dia.
Untuk jumlah rakyat miskin dan rentan miskin yang mendapatkan KPS, kata Sudarya, di Depok tercatat ada 41.103 orang yang terdata oleh Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 rakyat miskin dan rentan miskin. "Tapi itu bisa berkurang karena bisa jadi ada yang meninggal atau pindah," kata dia.
Seperti diberitakan, saat mengumumkan kenaikan harga BBM semalam, pemerintah juga memastikan warga bisa mendapatkan kompensasi. Mulai Selasa (18/11/2014) hari ini, kompensasi berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) didistribusikan hingga 2 Desember nanti. Bahkan, warga juga bisa mencairkan dana dari ketiga kartu.
medcom.id, Depok: PT Pos Indonesia di Depok, Jawa Barat, belum bisa melayani penukaran Kartu Perlindungan Sosial dengan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. PT Pos juga belum bisa melayani pencairan dana tiga kartu sakti andalan Presiden Joko Widodo itu.
"Belum ada (pencairan KPS di Depok). Informasi berkaitan dengan kantor pos, sampai kemarin di Depok belum dapat instruksi (pencairan dana KPS). Sampai hari ini kantor pos juga masih menunggu," kata Kepala Seksi Bina Sosial O Sudarya kepada Metrotvnews.com di kantor Dinas Sosial, Depok, Jawa Barat, Selasa (18/11/2014).
Menurut dia, Dinas Sosial sebagai pendamping menunggu kesiapan dari PT Pos Indonesia sebagai pelaksana pencairan dana. Dinas Sosial, kata Sudarya, segera melakukan rapat koordinasi dengan PT Pos Indonesia untuk menetapkan jumlah penerima dana KPS serta menentukan jadwal pencairan dana tersebut.
"Kita akan rapat dengan PT Pos tentang teknis pencairan itu (dana KPS). Kita di Depok kan ada 11 kecamatan dan akan kita lihat titik mana saja yang ada Pos-nya untuk pencairan dana," ujar dia.
Untuk jumlah rakyat miskin dan rentan miskin yang mendapatkan KPS, kata Sudarya, di Depok tercatat ada 41.103 orang yang terdata oleh Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 rakyat miskin dan rentan miskin. "Tapi itu bisa berkurang karena bisa jadi ada yang meninggal atau pindah," kata dia.
Seperti diberitakan, saat mengumumkan kenaikan harga BBM semalam, pemerintah juga memastikan warga bisa mendapatkan kompensasi. Mulai Selasa (18/11/2014) hari ini, kompensasi berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) didistribusikan hingga 2 Desember nanti. Bahkan, warga juga bisa mencairkan dana dari ketiga kartu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
