Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengubah skema bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19. Bentuk bantuan diubah dari paket sembako menjadi bantuan langsung tunai (BLT) pada 2021.
"Untuk pelaksanaannya akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, dalam keterangan tertulis, Minggu, 29 November 2020.
Dia menyebut pengubahan sesuai dengan usulan dan pandangan fraksi di DPRD DKI. Partai NasDem, PDIP, Golkar, PKS, Gerindra, PAN, PKB, PPP, dan PSI menyetujui hal tersebut.
"Eksekutif menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta sependapat untuk mengganti penyaluran sembako menjadi BLT," kata Riza.
Menurut dia, hampir seluruh fraksi meminta Pemprov DKI fokus pada pemulihan perekonomian warga terdampak. Salah satu rekomendasi yang diberikan yakni mengkonversi pemberian bantuan secara tunai.
Wakil Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, mengatakan pemberian bantuan BLT mengedepankan transparansi. Sebab mekanisme pemberian BLT dapat dimonitor oleh seluruh pemangku kepentingan.
Pandangan senada juga disampaikan Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta. Selain itu, Fraksi Golkar mendorong Pemprov DKI terus memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat, Pemprov harus mengganti skema penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat terdampak pandemi menjadi BLT melalui Biaya Tidak Terduga (BTT) di tahun 2021,” ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Basco.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengubah skema bantuan sosial (
bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi
covid-19. Bentuk bantuan diubah dari paket sembako menjadi bantuan langsung tunai (BLT) pada 2021.
"Untuk pelaksanaannya akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat," kata Wakil Gubernur
DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, dalam keterangan tertulis, Minggu, 29 November 2020.
Dia menyebut pengubahan sesuai dengan usulan dan pandangan fraksi di DPRD DKI. Partai NasDem, PDIP, Golkar, PKS, Gerindra, PAN, PKB, PPP, dan PSI menyetujui hal tersebut.
"Eksekutif menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta sependapat untuk mengganti penyaluran sembako menjadi BLT," kata Riza.
Menurut dia, hampir seluruh fraksi meminta Pemprov DKI fokus pada pemulihan perekonomian warga terdampak. Salah satu rekomendasi yang diberikan yakni mengkonversi pemberian bantuan secara tunai.
Wakil Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, mengatakan pemberian bantuan BLT mengedepankan transparansi. Sebab mekanisme pemberian BLT dapat dimonitor oleh seluruh pemangku kepentingan.
Pandangan senada juga disampaikan Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta. Selain itu, Fraksi Golkar mendorong Pemprov DKI terus memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat, Pemprov harus mengganti skema penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat terdampak pandemi menjadi BLT melalui Biaya Tidak Terduga (BTT) di tahun 2021,” ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Basco.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ADN)
