Jakarta: Para sopir Angkot yang melintasi Pasar Tanah Abang menjerit. Sebab, penghasilan mereka menurun drastis.
Salah satunya Simbolon, sopir angkot M08 Tanah Abang-Kota. Belakangan, uang yang dibawa pulang ke rumah terus merosot. Ia protes karena kawasan Tanah Abang ditutup untuk kendaraan umum.
“Kami hanya dapat Rp50 ribu sampai Rp60 ribu per hari,” kata Simbolon saat mengadu di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Januari 2018 lalu.
Simbolon tak sendiri, ia bersama puluhan sopir lainnya menggeruduk Balai Kota. Tuntutannya, agar Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali dibuka.
Baca: Sandiaga Rayu Sopir Angkot Tanah Abang
Sementara itu Cecep, sopir angkot lainnya meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menganakemaskan pedagang kaki lima (PKL). Sebab, ia menilai kebijakan Tanah Abang hanya berpihak kepada PKL semata.
"Tidak adil menurut saya. Jangan hanya satu pihak yang diuntungkan. Jangan ada pihak yang dikorbankan," kata Cecep kepada Medcom.id, di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2018.
Ketua Organisasi Angkatan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan menyebut sopir angkot di Tanah Abang sebenarnya tak ingin berdemo. Namun, ada pihak yang memaksa sopir berdemonstrasi sampai ke Balai Kota DKI Jakarta. “Ada (yang mengancam). Ada yang menggerakkan dari sopir,” kata Shafruhan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2018.
Namun, Shafruhan menyebut ancaman kepada sopir diberikan dalam bentuk tekanan. Dia bilang ada oknum yang terindikasi politik yang memaksa setiap sopir untuk ikut berdemo. “Dari minggu yang lalu (dapat ancaman), pada saat sebelum demo kok itu (ancaman dikasih),” terang dia.
Sebelumnya, Pemprov DKI membebaskan para PKL Tanah Abang berdagang di Jalan Jatibaru. Jalan tersebut ditutup bagi kendaraan umum. Sebagai solusi, DKI menyediakan TransJakarta Tanah Abang Explorer gratis.
Namun, kebijakan tersebut dianggap merugikan para sopir. Sebab, satu-satunya harapan sopir mendapatkan penumpang hanya di depan Stasiun Tanah Abang.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengaku kecewa dengan kebijakan Anies-Sandi terkait Tanah Abang. Kebijakan penataan kawasan dianggap melanggar Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
“Kalau PKL lainnya minta (jalan di tutup) juga gimana? Kan ada kemungkinan PKL di stasiun juga buka lapak nanti,” ujar Prasetio.
Sandi hari ini mengajak para sopir angkot dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta duduk bareng menyelesaikan masalah. Rencananya, Sandi akan melakukan konferensi pers terkait kebijakan Tanah Abang, sore nanti.
Jakarta: Para sopir Angkot yang melintasi Pasar Tanah Abang menjerit. Sebab, penghasilan mereka menurun drastis.
Salah satunya Simbolon, sopir angkot M08 Tanah Abang-Kota. Belakangan, uang yang dibawa pulang ke rumah terus merosot. Ia protes karena kawasan Tanah Abang ditutup untuk kendaraan umum.
“Kami hanya dapat Rp50 ribu sampai Rp60 ribu per hari,” kata Simbolon saat mengadu di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Januari 2018 lalu.
Simbolon tak sendiri, ia bersama puluhan sopir lainnya menggeruduk Balai Kota. Tuntutannya, agar Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali dibuka.
Baca: Sandiaga Rayu Sopir Angkot Tanah Abang
Sementara itu Cecep, sopir angkot lainnya meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menganakemaskan pedagang kaki lima (PKL). Sebab, ia menilai kebijakan Tanah Abang hanya berpihak kepada PKL semata.
"Tidak adil menurut saya. Jangan hanya satu pihak yang diuntungkan. Jangan ada pihak yang dikorbankan," kata Cecep kepada Medcom.id, di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2018.
Ketua Organisasi Angkatan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan menyebut sopir angkot di Tanah Abang sebenarnya tak ingin berdemo. Namun, ada pihak yang memaksa sopir berdemonstrasi sampai ke Balai Kota DKI Jakarta. “Ada (yang mengancam). Ada yang menggerakkan dari sopir,” kata Shafruhan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2018.
Namun, Shafruhan menyebut ancaman kepada sopir diberikan dalam bentuk tekanan. Dia bilang ada oknum yang terindikasi politik yang memaksa setiap sopir untuk ikut berdemo. “Dari minggu yang lalu (dapat ancaman), pada saat sebelum demo kok itu (ancaman dikasih),” terang dia.
Sebelumnya, Pemprov DKI membebaskan para PKL Tanah Abang berdagang di Jalan Jatibaru. Jalan tersebut ditutup bagi kendaraan umum. Sebagai solusi, DKI menyediakan TransJakarta Tanah Abang Explorer gratis.
Namun, kebijakan tersebut dianggap merugikan para sopir. Sebab, satu-satunya harapan sopir mendapatkan penumpang hanya di depan Stasiun Tanah Abang.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengaku kecewa dengan kebijakan Anies-Sandi terkait Tanah Abang. Kebijakan penataan kawasan dianggap melanggar Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
“Kalau PKL lainnya minta (jalan di tutup) juga gimana? Kan ada kemungkinan PKL di stasiun juga buka lapak nanti,” ujar Prasetio.
Sandi hari ini mengajak para sopir angkot dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta duduk bareng menyelesaikan masalah. Rencananya, Sandi akan melakukan konferensi pers terkait kebijakan Tanah Abang, sore nanti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
