Jakarta: Sebanyak Tiga Fraksi di DPRD DKI Jakarta meminta penjelasan soal program DP 0% pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketiga Fraksi itu adalah PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKS.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Wiliam Yani, mempertanyakan aturan program DP 0%. Menurutnya, program tersebut bertentang dengan peraturan perundang-undangan perbankan.
"Perlu penjelasan Gubernur apakah ini bertentangan atau tidak? Kalau terjadi macet angsurannya siapa yang akan bertanggung jawab," kata William di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 16 November 2017.
Baca: Nasib DP 0 Persen dan Penghentian Reklamasi Masih Buram
Hasan Basri Umar, dari Fraksi Nasdem menilai terdapat kerancuan definisi program DP 0%. Program DP 0% adalah hunian berbentuk vertikal.
"Merujuk pada Pasal 81 ayat 4 dijelaskan, perumahan vertikal merupakan rumah susun," kata Hasan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011, rumah susun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hasan menyampaikan, Nasdem telah menganalisa dan menghitung besaran cicilan Rp2,4 juta yang harus dibayarkan.
"Besaran itu tidak relevan dengan warga yang masuk kriteria. Salah satu yang dapat diukur dari pendapatan setiap bulannya sekitar Rp3,6 juta," kata Hasan.
Fraksi PKS melalui Abdurahman Suhaimi juga meminta Anies menjelaskan program unggulan tersebut. Ia mempertanyakan lahan yang akan dibangun untuk program DP 0%.
"Apakah mungkin menggunakan lahan milik pemerintah yang memadukan konsep Transit Oriented Development. Bagaimana juga menggunakan lahan pasar milik pemerintah?" Tanya Suhaimi.
Baca: Peruntukan Rumah DP 0% Belum Jelas
PKS juga meminta penjelasan terkait kriteria rumah layak huni yang akan digunakan. Lalu, apa kriteria penerima program tersebut.
"Kebijakan dan informasi yang jelas akan membuat masyarakat memiliki gambaran yang jelas. Mohon tanggapannya," kata Suhaimi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dirinya akan menjelaskan program DP 0% dengan rinci di rapat paripurna pekan depan. "Senin depan akan kita kasih jawaban lengkapnya," kata Anies.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/yNLyj3Pb" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Sebanyak Tiga Fraksi di DPRD DKI Jakarta meminta penjelasan soal program DP 0% pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketiga Fraksi itu adalah PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKS.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Wiliam Yani, mempertanyakan aturan program DP 0%. Menurutnya, program tersebut bertentang dengan peraturan perundang-undangan perbankan.
"Perlu penjelasan Gubernur apakah ini bertentangan atau tidak? Kalau terjadi macet angsurannya siapa yang akan bertanggung jawab," kata William di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 16 November 2017.
Baca:
Nasib DP 0 Persen dan Penghentian Reklamasi Masih Buram
Hasan Basri Umar, dari Fraksi Nasdem menilai terdapat kerancuan definisi program DP 0%. Program DP 0% adalah hunian berbentuk vertikal.
"Merujuk pada Pasal 81 ayat 4 dijelaskan, perumahan vertikal merupakan rumah susun," kata Hasan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011, rumah susun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hasan menyampaikan, Nasdem telah menganalisa dan menghitung besaran cicilan Rp2,4 juta yang harus dibayarkan.
"Besaran itu tidak relevan dengan warga yang masuk kriteria. Salah satu yang dapat diukur dari pendapatan setiap bulannya sekitar Rp3,6 juta," kata Hasan.
Fraksi PKS melalui Abdurahman Suhaimi juga meminta Anies menjelaskan program unggulan tersebut. Ia mempertanyakan lahan yang akan dibangun untuk program DP 0%.
"Apakah mungkin menggunakan lahan milik pemerintah yang memadukan konsep Transit Oriented Development. Bagaimana juga menggunakan lahan pasar milik pemerintah?" Tanya Suhaimi.
Baca:
Peruntukan Rumah DP 0% Belum Jelas
PKS juga meminta penjelasan terkait kriteria rumah layak huni yang akan digunakan. Lalu, apa kriteria penerima program tersebut.
"Kebijakan dan informasi yang jelas akan membuat masyarakat memiliki gambaran yang jelas. Mohon tanggapannya," kata Suhaimi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dirinya akan menjelaskan program DP 0% dengan rinci di rapat paripurna pekan depan. "Senin depan akan kita kasih jawaban lengkapnya," kata Anies.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
