Jakarta: Wacana dualisme tarif kereta rel listrik (KRL) menuai pro dan kontra. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai tarif "Si Kaya" dan "Si Miskin" ini tidak tepat diterapkan pada transportasi massal.
Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan tidak ada negara lain di dunia yang menggunakan formulasi tarif "Si Kaya" dan "Si Miskin" untuk transportasi massal. Jika memang pemerintah ingin menerapkan tarif baru di KRL, dia berharap sebaiknya digunakan tarif yang lazim digunakan. Hal ini menimbang bahwa transportasi massal merupakan salah satu upaya menekan polusi dan kemacetan.
"Transportasi massal adalah upaya agar menekan polusi dan kemacetan. Jika banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, maka menimbulkan polusi yang luar biasa, kemacetan yang luar biasa, dan risiko potensi kecelakaan lalu lintas," kata Tulus dalam tayangan Metro Pagi Primetime, Rabu, 4 Januari 2023.
Skema tarif itu pun, lanjut dia, diskriminatif dan tidak adil dari sisi ekonomi dan sosial. Menurut Tulus, subsidi yang diberikan selama ini pada transportasi massal sudah tepat sasaran dan harus diberikan ke publik.
"Subsidi tarif di transportasi massal subsidi yang sudah ada sangat tepat sasaran dibanding subsidi BBM (bahan bakar minyak) dan subsidi kendaraan pribadi listrik," kata dia.
Baca: Ingat! Penumpang KRL Masih Diwajibkan Gunakan Masker
Tulus justru meminta pemerintah memberikan subsidi sebesar-besarnya untuk sektor transportasi massal. Subsidi efektif untuk mengurangi kemacetan dan menghindari adanya kecelakaan lalu lintas. (Natania Rizky)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Jakarta: Wacana dualisme tarif kereta rel listrik (
KRL) menuai pro dan kontra. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai tarif "Si Kaya" dan "Si Miskin" ini tidak tepat diterapkan pada transportasi massal.
Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan tidak ada negara lain di dunia yang menggunakan formulasi tarif "Si Kaya" dan "Si Miskin" untuk transportasi massal. Jika memang pemerintah ingin menerapkan tarif baru di KRL, dia berharap sebaiknya digunakan tarif yang lazim digunakan. Hal ini menimbang bahwa transportasi massal merupakan salah satu upaya menekan polusi dan kemacetan.
"Transportasi massal adalah upaya agar menekan polusi dan kemacetan. Jika banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, maka menimbulkan polusi yang luar biasa, kemacetan yang luar biasa, dan risiko potensi kecelakaan lalu lintas," kata Tulus dalam tayangan Metro Pagi Primetime, Rabu, 4 Januari 2023.
Skema tarif itu pun, lanjut dia, diskriminatif dan tidak adil dari sisi ekonomi dan sosial. Menurut Tulus, subsidi yang diberikan selama ini pada transportasi massal sudah tepat sasaran dan harus diberikan ke publik.
"Subsidi tarif di transportasi massal subsidi yang sudah ada sangat tepat sasaran dibanding subsidi BBM (bahan bakar minyak) dan subsidi kendaraan pribadi listrik," kata dia.
Baca:
Ingat! Penumpang KRL Masih Diwajibkan Gunakan Masker
Tulus justru meminta pemerintah memberikan subsidi sebesar-besarnya untuk sektor transportasi massal. Subsidi efektif untuk mengurangi kemacetan dan menghindari adanya kecelakaan lalu lintas.
(Natania Rizky)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
