medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin ada unsur tendensius soal investigasi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, kasus pemeriksaan dirinya dalam dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber berbanding terbalik dengan sidang kasus Setya Novanto di Mahkamah Konsitusi Dewan (MKD). Sebab itu, Ahok menantang BPK berani membuka rekaman pemeriksaannya kepada publik.
"Ini berlawanan sama kasus MKD. MKD rakyat minta dibuka malah ditutup. Saya minta dibuka kasus saya supaya semua orang dengar," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).
Dengan membuka ke publik, Ahok mengklaim, dapat membuktikan sifat tendensius BPK saat memeriksa dirinya.
"BPK nanya tendensius atau enggak, mengada-ada atau enggak bisa dilihat semua. Tapi dia (BPK) enggak berani," ucap dia.
Pemerintah Provinsi DKI diduga melakukan korupsi saat melakukan pengadaan lahan RS Sumber Waras. Saat itu Pemprov DKI membeli lahan sekitar Rp800 miliar.
Laporan hasil pemeriksaan BPK menemukan negara merugi Rp191 miliar dalam pembelian lahan tersebut. Sejumlah nama sudah dimintai keterangan oleh BPK, termasuk Ahok dan mantan Ketua DPRD DKI Ferial Sofyan.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin ada unsur tendensius soal investigasi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, kasus pemeriksaan dirinya dalam dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber berbanding terbalik dengan sidang kasus Setya Novanto di Mahkamah Konsitusi Dewan (MKD). Sebab itu, Ahok menantang BPK berani membuka rekaman pemeriksaannya kepada publik.
"Ini berlawanan sama kasus MKD. MKD rakyat minta dibuka malah ditutup. Saya minta dibuka kasus saya supaya semua orang dengar," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).
Dengan membuka ke publik, Ahok mengklaim, dapat membuktikan sifat tendensius BPK saat memeriksa dirinya.
"BPK nanya tendensius atau enggak, mengada-ada atau enggak bisa dilihat semua. Tapi dia (BPK) enggak berani," ucap dia.
Pemerintah Provinsi DKI diduga melakukan korupsi saat melakukan pengadaan lahan RS Sumber Waras. Saat itu Pemprov DKI membeli lahan sekitar Rp800 miliar.
Laporan hasil pemeriksaan BPK menemukan negara merugi Rp191 miliar dalam pembelian lahan tersebut. Sejumlah nama sudah dimintai keterangan oleh BPK, termasuk Ahok dan mantan Ketua DPRD DKI Ferial Sofyan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
