medcom.id, Jakarta: Pemerintah, baik pusat dan provinsi, dinilai lalai membina warga di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Tumbuhnya prostitusi di daerah perbatasan Jakut dan Jakarta Barat itu satu bukti kelalaian pemerintah.
Razman Arif Nasution, kuasa hukum warga Kalijodo, mengatakan, selama ini pemerintah sama sekali belum menyentuh persoalan yang ada. Padahal, sejatinya pemerintah bisa mencegah agar prostitusi di Kalijodo tak meluas.
"Apa mereka sering ke sini untuk melihat penyakit masyarakat? Nonsense! Tidak ada itu bantuan langsung tunai untuk mengubah perilaku. Tidak ada ustaz yang ditunjuk untuk datang mengubah," kata Razman di Jalan Kepanduan II, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (16/2/2016).
Sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama terkait penggusuran pun dinilai berlebihan. Ahok dianggap sebagai penguasa zalim.
Razman menggunakan filosofi melayu, `Raja alim, raja disembah, raja zalim, raja disanggah`. Ia pun meminta Ahok menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi jika ingin menggusur warga Kalijodo.
"Kalau dia pendekatannya tidak manusiawi, warga akan melawan," tutur dia.
Daeng Abdul Aziz, tokoh masyarakat Kalijodo, berharap Pemerintah Provinsi DKI lebih bijak dalam menggunakan kewenangan. Ia tidak ingin ada keributan perihal penggusuran.
"Ini saya harap, para pembuat kewenangan jangan menjadikan dirinya sebagai musuh bersama. Kita harus menjalankan tugas masing-masing, jangan cari-cari masalah," kata dia.
Lebih jauh, ia mengaku siap melawan lewat jalur hukum jika pemerintah dengan sewenang-wenang merampas hak hidup mereka. "Kalau ada yang menurangi (hak), kami juga bisa tuntut secara hukum, dan pada prinsipnya, jangan buat saya melawan," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah, baik pusat dan provinsi, dinilai lalai membina warga di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Tumbuhnya prostitusi di daerah perbatasan Jakut dan Jakarta Barat itu satu bukti kelalaian pemerintah.
Razman Arif Nasution, kuasa hukum warga Kalijodo, mengatakan, selama ini pemerintah sama sekali belum menyentuh persoalan yang ada. Padahal, sejatinya pemerintah bisa mencegah agar prostitusi di Kalijodo tak meluas.
"Apa mereka sering ke sini untuk melihat penyakit masyarakat? Nonsense! Tidak ada itu bantuan langsung tunai untuk mengubah perilaku. Tidak ada ustaz yang ditunjuk untuk datang mengubah," kata Razman di Jalan Kepanduan II, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (16/2/2016).
Sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama terkait penggusuran pun dinilai berlebihan. Ahok dianggap sebagai penguasa zalim.
Razman menggunakan filosofi melayu, `Raja alim, raja disembah, raja zalim, raja disanggah`. Ia pun meminta Ahok menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi jika ingin menggusur warga Kalijodo.
"Kalau dia pendekatannya tidak manusiawi, warga akan melawan," tutur dia.
Daeng Abdul Aziz, tokoh masyarakat Kalijodo, berharap Pemerintah Provinsi DKI lebih bijak dalam menggunakan kewenangan. Ia tidak ingin ada keributan perihal penggusuran.
"Ini saya harap, para pembuat kewenangan jangan menjadikan dirinya sebagai musuh bersama. Kita harus menjalankan tugas masing-masing, jangan cari-cari masalah," kata dia.
Lebih jauh, ia mengaku siap melawan lewat jalur hukum jika pemerintah dengan sewenang-wenang merampas hak hidup mereka. "Kalau ada yang menurangi (hak), kami juga bisa tuntut secara hukum, dan pada prinsipnya, jangan buat saya melawan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
