Akses Pejalan Kaki di Simpang Santa Ditutup, Sahroni: Kemunduran Bagi Jakarta

Jakarta: Rekayasa lalu lintas di persimpangan dekat Pasar Santa, Jakarta Selatan, dikritik. Sebab, penutupan akses putar balik (u turn) hingga penghapusan jalur sepeda dan pejalan kaki dinilai tak menyelesaikan masalah. "Justru membuat Jakarta semakin mundur," kata legislator asal DKI Jakarta Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa, 18 April 2023. Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu menilai kebijakan tersebut tak berpihak kepada pejalan kaki dan pesepada. Sebab, mementingkan pengendara kendaraan pribadi. "Kita kembali lagi pada orientasi pembangunan yang bertumpu pada pengutamaan kendaraan pribadi," ungkap dia. Nyatanya, kebijakan itu justru menjadi masalah baru bagi pengguna kendaraan pribadi. Bahkan, mereka terjebak macet selama berjam-jam akibat kebijakan tersebut. “Ada ribuan mobil dan motor yang terjebak berjam-jam di area Santa dan sekitarnya akibat rekayasa baru ini," sebut dia.   Penutupan akses putar balik itu pun sudah dievaluasi pengambil kebijakan. Sahroni meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya lebih berhati-hati membuat kebijakan. "Rancangan kebijakannya dikaji sampai matang dulu pak agar proyeksinya terlihat jelas, jangan buat rakyat jadi bahan uji coba seenaknya seperti ini,” tegas dia. Selain itu, Sahroni menitip pesan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melihat hasil pekerjaannya kembali. Meskipun akses putar balik di dekat Pasar Santa sudah dibuka, namun hal itu dinilai belum selesai. Masih ada kebijakan yang harus dievaluasi oleh Heru. Yakni, kebijakan penghapusan akses pejalan kaki dan pesepeda tetap harus dikaji ulang. “Kalau bapak tidak ada waktu, coba Pak Heru buka Twitter dan ketik di kolom search dengan keyword Santa. Silahkan bapak lihat jeritan para pengguna jalan dari (twitter) situ. Sebab luar biasa pak, baru (kali) ini Jakarta macet bukan karena hujan lebat atau banjir,” ujar dia.  Kebijakan penghapusan trotoar dan jalur pesepeda masih menuai kritik. Bahkan lembaga swadaya masyarakatan (LSM) Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) berencana mengambil langkah hukum. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id