medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mangaku tak masalah apabila pemerintah menjatuhkan sanksi lantaran rendahnya penyerapan anggaran. Ahok, sapaan akrab Basuki, optimistis serapan anggaran sesuai perencanaan.
"Enggak apa-apa. Kami yakin pasti penyerapan anggaran tahun ini cepat, makanya kita ada APBD Perubahan," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, rendahnya serapan karena penggunaan sistem e-budgeting pada Aggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 belum sepenuhnya diterapkan. Sistem e-budgeting masih terkendala harga satuan yang tak dicantumkan.
"Saya bilang kan APBD 2015 masih gunakan harga satuan yang mark up. Makanya saya bicarakan dulu saya loloskan begitu itu, di APBD Perubahan saya potong. Nanti di 2016 akan lebih tajam," imbuhnya.
Untuk mengejar target percepatan penyerapan anggaran, suami Veronica Tan itu akan kembali merombak pejabat eselon. "Ganti orang. Pengerjaan barang ganti lagi," tandasnya.
Hingga semester II penyerapan anggaran APBD DKI 2015 baru Rp 12,22 triliun atau 19,21 persen dari total belanja daerah Rp 63,65 triliun. Rendahnya serapan diklaim lantaran sistem e-budgeting belum sepenuhnya diterapkan.
Ahok mengatakan, rendahnya serapan APBD karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memasukkan harga satuan barang dalam sistem e-budgeting.
"Kenapa bisa seperti itu, karena mereka (SKPD) enggak mau memasukkan harga satuan. Harga satuannya tidak benar," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 31 Juli.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mangaku tak masalah apabila pemerintah menjatuhkan sanksi lantaran rendahnya penyerapan anggaran. Ahok, sapaan akrab Basuki, optimistis serapan anggaran sesuai perencanaan.
"Enggak apa-apa. Kami yakin pasti penyerapan anggaran tahun ini cepat, makanya kita ada APBD Perubahan," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, rendahnya serapan karena penggunaan sistem
e-budgeting pada Aggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 belum sepenuhnya diterapkan. Sistem
e-budgeting masih terkendala harga satuan yang tak dicantumkan.
"Saya bilang kan APBD 2015 masih gunakan harga satuan yang
mark up. Makanya saya bicarakan dulu saya loloskan begitu itu, di APBD Perubahan saya potong. Nanti di 2016 akan lebih tajam," imbuhnya.
Untuk mengejar target percepatan penyerapan anggaran, suami Veronica Tan itu akan kembali merombak pejabat eselon. "Ganti orang. Pengerjaan barang ganti lagi," tandasnya.
Hingga semester II penyerapan anggaran APBD DKI 2015 baru Rp 12,22 triliun atau 19,21 persen dari total belanja daerah Rp 63,65 triliun. Rendahnya serapan diklaim lantaran sistem
e-budgeting belum sepenuhnya diterapkan.
Ahok mengatakan, rendahnya serapan APBD karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memasukkan harga satuan barang dalam sistem
e-budgeting.
"Kenapa bisa seperti itu, karena mereka (SKPD) enggak mau memasukkan harga satuan. Harga satuannya tidak benar," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 31 Juli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
